Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Laporan Keuangan Pemprov. Jatim Raih Opini WTP 2016

 
02 Juni 2017

Laporan Keuangan Pemprov. Jatim Raih Opini WTP 2016

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemprov Jatim tahun anggaran 2016, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan sejumlah catatan diantaranya penggunaan dana hibah sebesar Rp. 303 miliar dan pengelolaan aset berupa tanah yang belum tertib.

Anggota 3 BPK RI, Achsanul Qosasi, yang menyerahkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas Laporan Keuangan Pemprov Jatim kepada Gubernur Jatim dan Pimpinan DPRD Jatim dalam Sidang Paripurna DPRD Prov. Jatim. Achsanul menyampaikan, perolehan WTP atas Laporan Keuangan Pemprov Jatim kali ini merupakan ke enam kalinya, setelah tahun lalu sempat satu kali WDP (Wajar Dengan Pengecualian), BPK berharap keberhasilan ini bisa terus dipertahankan, begitu juga oleh kepemimpinan Gubernur selanjutnya.

"Dalam perolehan WTP kali ini terdapat sejumlah catatan atau rekomendasi BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemprov. Jatim yakni BPK mendorong Pemprov. Jatim agar meningkatkan pembinaan, sosialisasi dan pemantauan belanja hibah dan belanja Bantuan Sosial (Bansos), sehingga kedepan para penerima hibah dan bansos semakin tertib dalam penggunaan dan penyampaian pertanggungjawaban hibah dan bansos yang diterima," paparnya.

Achsanul menambahkan, kedua BPK mendorong Pemprov. Jatim agar mengoptimalkan Penatausahaan Aset Tetap Tanah yang masih belum tertib, sehingga kedepan Pemprov Jatim dapat semakin tertib dalam menatausahakan aset tetap tanah. Ketiga dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah, BPK mendorong Pemprov Jatim agar mengoptimalkan Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana, serta dokumen antara Pemprov Jatim dengan 38 Kota/Kabupaten sesuai aturan yang ada.

Pemprov akan mengelola aset dari Kota/Kabupaten yang telah diserahkan minimal sebesar Rp 1,58 triliun serta mengelola tambahan PNS sebanyak 35.640 orang dari 38 Kab/Kota dan BPK mendorong Pemprov. Jatim agar meningkatkan pengendalian pertanggungjawaban belanja modal, sehingga kedepan dapat menekan pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo menuturkan, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya peningkatan pengelolaan keuangan, sekaligus pendataan aset untuk disertifikasi, saat ini dari total aset Pemprov Jatim, baru 39 persen aset yang sudah bersertifikasi, sedangkan terkait dana Hibah itu dikarenakan aturan Mendagri adanya penundaan penggunaan dana hibah, imbasnya ada SPJ yang belum tuntas.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved