Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raih Opini WTP 2016 Laporan Keuangan Pemprov. Jatim

 
02 Juni 2017

Raih Opini WTP 2016 Laporan Keuangan Pemprov. Jatim

Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemprov Jatim Tahun 2016. Laporan pemeriksaan diserahkan oleh Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi pada Gubernur Jatim Soekarwo melalui mekanisme Sidang Paripurna di DPRD Jatim, Rabu (31/5/2017).

“Pemeriksaaan sudah dilakukan dan memang hasilnya bagus. Pemeriksa kami mengaku sangat mudah periksa laporan keuangan Jatim. Jadi kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan prestasi Gubernur Soekarwo ini bisa diteruskan penerusnya (Gubernur Jatim 2019),” kata Achsanul.

Saat ditanya mengenai catatan bagi laporan keuangan Pemprov Jatim, ia mengaku tidak ada hal khusus. “Catatan sih ada tapi biasa. Sudah ada perbaikan. Inventaris sekarang mulai terkelola dengan baik. Sudah dibenahi dan sudah dipahami Gubernur dan jajaran,” jelasnya.

Menurut dia, opini WTP bagi Jatim karena sudah bisa memenuhi empat kriteria. Keempat kriteria itu, yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengungkapan yang cukup.

Dijelaskan Gubernur Soekarwo, WTP bagi Pemprov Jatim sudah diperoleh 2015 dan 2016. Hal itu, lanjut dia, tak lepas dari sistem acrual basis yang telah diterapkan sejak dua tahun silam.

“Staf yang urus administrasi sudah dikursuskan dalam membuat pencatatan acrual basis. Dari dulu empat kini menjadi tujuh pelaporan,” papar Pakde Karwo (sapaan akrab Soekarwo).

Namun, sistem yang sudah berjalan di Pemprov masih belum sempurna. “Masih dibenahi. Terima kasih BPK perwakilan Jatim dan angota dari Jakarta membimbing kami agar tidak terulang lagi kesalahan. Itu permasalahannya,” harapnya.

Ia juga menyampaikan catatan paling besar yang membutuhkan komitmen untuk dilakukan perbaikan, yakni aset tetap seperti tanah.

“Kami buat perjanjian dengan BPN. Proses di Jatim baru 39 persen dari aset yang disertifikasi. Belum sempurna tapi terus jalan. Administrasi ini penting supaya tidak tumpang tindih, karena bisa hilang,” tukas Gubernur dua periode ini

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved