Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

H. Achmad Heri Menerima Kunker Anggota Banggar DPRD Prov. Banten

 
06 Juni 2017

H. Achmad Heri Menerima Kunker Anggota Banggar DPRD Prov. Banten

Demi mengawal Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Banten, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten mengadakan kunjungan kerja ke DPRD Jatim, kegiatan itu dalam rangka studi banding mengenai mekanisme penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Usul Prakarsa DPRD. Senin (5/6) di ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jatim.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Provinsi Banten, nampak hadir H. Asep Rahmatullah, Ketua DPRD Prov Banten dan Muhlis, SH Anggota DPRD Prov. Banten. Rombongan diterima Ketua Baperda DPRD Jatim, H Achmad Heri, Politisi asal Fraksi Nasdem Hanura.

Ketua Banggar DPRD Prov.  Banten mengatakan, Perda Inisiatif di Banten banyak mengadopsi apa yang dihasilnya oleh Baperda Prov. Jawa Timur, karena dirasa lebih lengkap di Jawa Timur. Ujarnya

Sementara, Anggota Banggar DPRD Banten, Muhlis, SH mengatakan, bahwa memang banyak di DPRD Prov. Banten mengadopsi produk Perda di Jatim, namun kendala kami terkait Penyusunan Naskah Akademik, juga terkait RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), apa harus dibahas menunggu dilantiknya Gubernur yang baru. “Di Provinsi Banten baru saja menyelesaikan pemilihan Pilgub.” Ujarnya

Disinggung soal permasalahan tersebut, H. Achmad Heri mengatakan, secara praktis DPRD itu memang tempat mengolah Perda kemudian dikembalikan ke pengusul,” sesuai dengan ketuntuan Tatib (Tata Tertib) dan Perudangan-undangan yang ada sesuai dengan tupoksi Komisi-Komisi, lewat Fraksi pengusul bisa mengajukan usulan Perda, tetapi jika Komisi tidak siap maka secara otomatis di laksanakan oleh Baperda.” Ujarnya

Selain itu proses pembuatan Naskah Akademis melibatkan pihak ketiga, Akademisi, Kelembagaan Negara, sekarang ini Dewan Jatim sedang menyusun Perda Pemantauan Tenaga Kerja Orang Asing, walaupun sebenarnya domainnya ada di Pusat, kalau semuanya dipusat maka ibaratnya tidak punya kepanjangan tangan di Provinsi, maka kita disini yang mengawasi keberadaan orang asing sebagai perangkat Negara di tingkat Daerah, kita bekerja sama dengan Hukum dan Ham Provinsi agar terlibat pada pembahasannya, beban anggaran biaya untuk satu Naskah Akademisnya menghabiskan biaya sebesar, 50-65 Juta Rupiah, angka tertsebut masih dianggap kecil, ada dua Komisi yang mengusulkan Perda. Komisi B terkait Perda Sampah Regional dan Komisi E terkait Perda Pariwisata.

“Naskah Akademik Perda itu tidak hanya urusan ilmiah, namun juga urusan data dan penelitian di dalamnya, dengan dasar itu Dewan minta agar menaikkan biaya NA (Naskah Akademik), karena juga menyangkut urusan intelektual seseoarang.” Paparnya

Dia menambahkan, terkait RPJMD di Jawa Timut sebulan yang lalu kita sudah melakukan pembaharuan RPJMD, setiap lima tahun kita lakukan evaluasi karena dipengaruhi dinamika pembangunan yang terus bergulir, menyesuaikan target hasil capaian, itulah RPJMD dilakukan penyempurnaan oleh dorongan Pimpinan DPRD Jatim.” Ujarnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved