Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Keluhan Masyarakat Disampaikan Melalui Hasil Reses

 
16 Juni 2017

Keluhan Masyarakat Disampaikan Melalui Hasil Reses

 

Empat Komisi di DPRD Jatim melaporkan hasil kegiatan Reses I 2017. Berbagai keluhan masyarakat coba disampaikan kepada Eksekutif.

 

Juru bicara Komisi A DPRD Jatim Umar Bashor mengatakan, beberapa temuan dalam kegiatan reses Komisi pemerintahan diantaranya, untuk dapil I, adanya temuan program sertifikasi massal bagi warga yang ingin mengurus sertifikat hak atas tanah. Lalu inventarisasi asset Pemprov. Jatim dan pengurusan E-KTP yang tebilang cukup lama. "Di dapil II kami menemukan perlunya program pendampingan perangkat desa untuk melaksanakan program alokasi dana Desa," ujar Umar Bashor, Kamis (15/6).


Kemudian di dapil III, dirinya menemukan dibutuhkannya pengawasan terhadap Pemerintah desa. Terutama dalam mengawasi dana desa yang rawan korupsi. Serta, kurangnya tempat untuk mengakses informasi di internet. Hal inilah yang kemungkinan membuat SDM menjadi sulit. "Dapil IV, ditemui laporan sulitnya pengurusan sertifikat tanah dan ada oknum yang menarik uang," ungkapnya. 


Kemudian juru bicara Komisi E DPRD Jatim Gunawan mengatakan, pihaknya menemukan adanya kebocoran soal pada ujian sekolah berstandard nasional (USBN). Dalam hal ini anggota dewan sangat menyayangkan akan hal tersebut. Pihaknya juga melihat banyak kepala sekolah yang resah terkait surat Edaran Gubernur soal Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).


"Bidang kesehatan ada beberapa yang kami soroti, minimnya tenaga Dokter dan Perawat, bantuan sarana dan prasarana kesehatan, mahalnya biaya obat-obatan dan kurang profesionalnya pelayanan kesehatan," beber Gunawan. 


Selanjutnya, juru bicara Komisi D DPRD Jatim Khofidah mengatakan, perlu adanya penambahan pembangunan plengsengan vegetatif lebih masih. Terutama pada kawasan yang rawan longsor. Selain itu, Komisi yang membidangi pembangunan ini juga mengusulkan penambahan jalur alternatif. "Uji kir di Kabupaten/Kota, disinyalir masih sangat kental dengan pungli," kata Khofidah. 


Dia melanjutkan, komisi D juga menghimbau kepada badan lingkungan hidup untuk menjaga kualitas seluruh sungai di Jatim. Terutama di Kali Brantas, Kali Surabaya dan Kali Lamong. Serta tidak segan-segan menempuh jalur hukum untuk mencegah pencemaran sungai. 


Sedangkan juru bicara Komisi C DPRD Jatim Giyanto mengatakan, perlu adanya penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UMKM. Hal itu bisa dilakukan dari pengembangan lembaga pemasaran. Tak hanya itu, penguatan infrastruktur pembiayaan perlu bagi UMKM, petani dan nalayan. "Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan memberikan pembinaan teknis menejemen dalam memulai usahan dan penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif untuk usaha," tandasnya. 

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved