Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pakde Karwo, Ketua DPRD Jatim dan Bupati/Walikota se-Jatim Komitmen Kendalikan Gratifikasi

 
12 Juli 2017

Pakde Karwo, Ketua DPRD Jatim dan Bupati/Walikota se-Jatim Komitmen Kendalikan Gratifikasi

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo bersama bupati/walikota se-Jatim berkomitmen untuk mengendalikan gratifikasi di Jawa Timur. Wujud komitmen tersebut dituangkan melalui penandatanganan yang dilakukan oleh Gubernur Jatim, Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar dan Bupati/Walikota se-Jatim dan disaksikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Agus Raharjo di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Dengan penandatanganan tersebut, Bupati dan Walikota di Jawa Timur termasuk Pemprov Jatim berkomitmen untuk mengendalikan gratifikasi secara maksimal dengan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Timur khususnya serta pihak lain pada umumnya. 

Dalam sambutannya, Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, komitmen pengendalian gratifikasi oleh Kepala Daerah merupakan salah satu implementasi bahwa Pemerintah Daerah memberikan atensi yang serius terhadap pengawasan atas tindak pidana gratifikasi di wilayahnya. 

Penandatangan komitmen pengendalian gratifikasi merupakan  legalitas formal bagi aparaturnya untuk tidak melakukan tindakan gratifikasi,” ujar Pakde Karwo. 

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, Halim Iskandar, berharap penandatangan komitmen ini tidak hanya dijadikan seremoni belaka, namun lebih dijadikan sebagai momentum serta landasan dalam penerapan program-program pengendalian gratifikasi. Sehingga tidak ada lagi Pejabat yang ditangkap karena kasus gratifikasi/korupsi di Jawa Timur dan masyarakat benar-benar percaya akan semangat Pemprov Jatim dalam pengendalian gratifikasi.

"KPK juga harus memberikan pembekalan yang implementatif bagi aparatur Pemerintah Daerah agar penerapan pengendalian gratifikasi di Daerah dapat berjalan maksimal sesuai harapan semua pihak," pinta Politisi dari Fraksi PKB ini.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo menegaskan, komitmen pengendalian gratifikasi harus terus ditanamkan dalam hati nurani setiap Kepala Daerah terutama yang telah melakukan tandatangan komitmen pengendalian gratifikasi. “Insyaallah tidak terjadi suap, gratifikasi di masa akan datang. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan masyarakat kita,” harapnya.

Menurutnya, penting bagi Pemerintah Daerah sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menciptakan lingkungan berintegritas dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Agus juga mengusulkan pengawas internal bekerja secara independen. Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan aparat pengawas internal Pemerintah, sebab pengawasan internal itu penting. Ia memberi contoh, bila pengawas internal di Provinsi tidak bertanggung jawab kepada Gubernur, maka mereka bisa mengontrol Gubernur. Selain itu, perlu peningkatan pelayanan seperti e-budgetting, e-proc yang memberikan transparansi

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved