Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

PP 18/2017 Menempatkan DPRD Jatim Mendapatkan Posisi Tertinggi

 
17 Juli 2017

PP 18/2017 Menempatkan DPRD Jatim Mendapatkan  Posisi Tertinggi

Pansus PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD terus melakukan pembahasan, diantaranya terkait besaran Tunjangan yang akan diberikan kepada setiap Anggota DPRD Jatim. Namun dalam klausulnya dan ketentuan di PP tersebut, tambahan Tunjangan untuk 100 Anggota DPRD Jatim masuk rangking tertinggi.

Anggota Pansus PP 18/2017, Achmad Heri menegaskan saat ini Pansus belum menentukan besaran yang akan dimasukan dalam Tunjangan kedepan. Yang pasti dalam klausul yang ada di PP disebutkan, jika DPRD Jatim berhak mendapatkan rangking tertinggi. Namun demikian tentunya harus disesuaikan dengan kekuatan APBD Jatim.

‘’Kami tentunya tidak akan meninggalkan kekuatan anggaran yang ada di dalam APBD Jatim. Tentunya untuk menentukan besaran jumlah Tunjangan, Anggaran yang ada dipotong dulu dengan Belanja Rutin diantaranya kebutuhan kantor dan Gaji Pegawai,’’tegas Politikus asal dari Partai Nasdem ini.

Ditambahkannya, dipastikan kerja Pansus selesai akhir Juli. Pasalnya, awal Agustus harus sudah selesai, karena usulan dari Pansus harus sudah masuk dan dibahas dalam Perda PAPBD 2017. ‘’Yang pasti kami juga akan berkoordinasi dengan Mendagri terkait penentuan besaran Tunjangan yang ada, diantaranya Tunjangan Perumahan, Mobil dan Reses juga,’’papar Pria yang juga Ketua Banleg ini.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengatakan meski DPRD Jatim dalam klausul PP 18/2017, DPRD mendapatkan alokasi tertinggi dalam kenaikan Tunjangan, namun harus dilihat kemampuan Anggaran Daerah. ‘’Meski kita mendapatkan jatah lebih besar dibandingkan wilayah lain, tapi dalam PP tersebut tetap harus memperhatikan kemampuan APBD yang ada,’’tegas Politisi asal Partai Golkar ini.

Menurutnya, hal ini perlu dikonsultasikan ke Mendagri untuk mendapatkan dana kepantasan, meski semuanya diserahkan ke masing-masing DPRD. Hal ini sebagai antisipasi jangan sampai ada peluang DPRD dikatakan korup. Apalagi saat ini Lembaga DPRD menjadi sorotan KPK karena di lembaga tersebut rentan terjadi korupsi.

‘’Kalau ada kenaikan di Tunjangan setiap Anggota DPRD, kami secara pribadi sangat senang. Namun dengan itu, kita tidak boleh meninggalkan rasa kepatutan ditengah kondisi masyarakat seperti saat ini. Untuk itu kita perlu hati-hati tentunya dengan melakukan konsultasi ke Mendagri yang membuat PP tersebut untuk menentukan besaran jumlah Tunjangan,’’lanjut Freddy. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved