Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raperda Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

 
25 Juli 2017

Raperda Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur

Kebutuhan adanya insiatif  DPRD Jawa Timur dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Provinsi Jawa Timur terus dimatangkan. Seperti penyampaian fraksi di DPRD Jatim menyatakan, apresiasi terkait pengusulan insiasi raperda sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang selama ini, digodok Panitia Khusus (Pansus).

Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario mengatakan, Dewan Jatim memiliki kedudukan setar dengan Gubernur Jatim, sehingga Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan mempunyai Hak Keuangan dan Adimintatif. “Seperti disebutkan pada UU 23/2014 menentukan bahwa DPRD Jawa Timur mempunyai Hak Keuangan dan Administratif," terang Tjutjuk.

Politisi Partai Gerindra ini, menambahkan dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, pasal 22 sampai pasal 45 menyebutkan mengatur kedudukan keuangan DPRD Provinsi Jawa Timur meliputi, penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan, uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah, uang jasa pengabdian, belanja penunjang kegiatan DPRD dan pengelolaan keuangan DPRD. “Danum setelah diberlakuknnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2017, maka perturan 24/2004 tidak bisa dijadikan pedoman hukum. “Karena banyak norma yang tidak sesuai,” tandas dia.

Namun setelah turunnya PP18 /2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, panitia khusus (pansus) sudah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (raperda). “ Upaya ini, bisa dilakukan, setelah adanya peraturan menteri (permen), sebagai turunan peraturan pemerintah,” urai dia.

Terkait kepastian perda, Tjutjuk mengaku yakin ketentuan hukum daerah tersebut segera diselesaikan, agar pelaksanaan peraturan pemerintah tidak menyalahi ketentuan hukum

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved