Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sekwan DPRD Jatim Menerima Anggota DPRD Mojokerto

 
07 Juli 2017

Sekwan DPRD Jatim Menerima Anggota DPRD Mojokerto

Pejabat Struktural Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur, menerima kunjungan tamu DPRD Kab Mojokerto, Jum’at (7/7) di ruang Banggar DPRD Jatim.

Kunjungan Pimpinan dan Anggota BPPD (Badan Pembuat Peraturan Daerah) DPRD Kabupaten Mojokerto, berkunjung ke Kantor DPRD Jatim jalan Indrapura No 1 Surabaya bermaksud melakukan konsultasi terkait tindak lanjut PP 18 tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Jatim, Subarno mengatakan apa yang di konsultasikan di Kabupaten tidak beda jauh dengan Provinsi, Pimpinan Dewan Jatim membentuk Pansus yang beranggotakan 16 orang, “secara normatif saja kita bentuk Pansus karena kita melihat kondisi yang ada.” Ujarnya

Dalam pertemuannya, Tia Puji Lestari Pimpinan rombongan DPRD Kab. Mojokerto, mengatakan tujuan kami datang terkait PP 18 tahun 2017, karena ini menyangkut Bab Tunjangan yang harus segera direalisasi sesuai kemampuan keuangan Daerah masing-masing, kami ingin tahu proses pembahasannya apa menggunakan Perda Inisiatif dari Provinsi, namun yang terpenting bagi kami dari proses pembahasan di Dewan sini bisa jadi referensi untuk kami.” Kata Anggota asal Fraksi PDIP Mojokerto

Drs. Subarno, M.Si menambahkan bahwasanya apa yang sering kita lakukan disini, biasanya dibentuklah hak inisiatif dengan inisiatornya Baperda (Badan Peraturan Daerah), sedangkan anggotanya tergantung kesepakatan pimpinan fraksinya, “namun dari segi anggarannya kerap secara beriringan, untuk melakukan pembahasan perkadanya yang biasanya menyangkut urusan kebutuhannya.” Lanjutnya

Sementara itu, Kasubag Anggaran Jaka Pribadi menambahkan, terkait Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai amanah PP 18, diberikan setiap anggota dewan melakukan kegiatan Reses (jaring aspirasi), namun berhubung di Provinsi sudah satu kali dilakukan kegiatan Reses, dan Tunjangan Reses itu tidak menghapus kegiatan Reses. “padahal kalau kita melihat kegiatan reses di DPR RI, secara otomatis tunjangan reres itu ditiadakan, namun di provinsi setelah ada PP 18 tahun 2017 itu tidak ada satu pengusul yang mengusulkan menghapus kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.” Ujarnya

Selain itu, Afif  Staf Rapat dan Risalah menambahkan terkait implentasi pembahasan PP 18 itu, karena kemarin dianggap  mengatur urusan di internal Dewan, “Pimpinan Dewan Jatim, minta agar ada koordinasi dulu dengan Eksekutif, alasannya di PP tidak ada yang mengatur urusan Eksekutif dengan Legislatif, akhirnya dilakukan Koordinasi dengan eksekutif khususnya BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan  Aset Daerah) yang mebuat perda No 2 tahun 2007, disitu Perdanya mengatur Gubernur, Eksekutif dengan DPRD, implentasi  dari PP No 24. “PP yang akan dibuat ini juga mengatur mana-mana yang jadi kewenangan provinsi dan daerah, tidak berarti PP yang dibuat nanti harus diikuti oleh seluruh 38 Kab/kota seJawa Timur.” Paparnya 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved