Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Raperda PP Nomor 18 Tahun 2017, Harus Ada Kesepahaman dengan Aparat Penegak Hukum.

 
01 Agustus 2017

Pansus Raperda PP Nomor 18 Tahun 2017, Harus Ada Kesepahaman dengan Aparat Penegak Hukum.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim getol membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) PP nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dipastikan tambahan tunjangan akan menambah penghasilan, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja sebagai Wakil Rakyat.

Ketua Pansus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Hamy Wahyunianto mengatakan, Pansus masih menunggu Tim Apresial. “Pansus menjadwalkan, Selasa (1/8) malam konsultasi ke Kemendagri,” terang Hamy Wahyunianto. Dalam ketentuannya, Anggota Dewan Jatim mendapat tambahan pada tiga tunjangan yaitu reses, transportasi dan perumahan.  “Semuanya disesuaikan dengan kemampuan APBD Jatim,” tandas dia.

Didesak, apakah dengan tambahan tunjangan pada 100 Anggota DPRD Jatim, tidak akan merubah perilaku negatif politisi dilembaga Dewan Jatim. Hamy yang juga Politisi PKS  ini, dengan diplomatis menyampaikan semoga kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di DPRD Jatim sekali terjadi saja. “Semoga kasus di Indrapura sekali terjadi. Bahkan banyak Anggota Dewan tidak mengambil kegiatan Reses. Karena aturan aturan reses berpotensi adanya celah hukum. Harusnya ada kesepahaman dengan aparat penegak hukum (BPK RI dan KPK) terkait proses penggunaan APBD, sehingga tidak melanggar hukum,” tandas Hamy

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved