Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Sahkan Raperda Perubahan Penyertaan Modal Menjadi Perda

 
01 Agustus 2017

DPRD Jatim Sahkan Raperda Perubahan Penyertaan Modal Menjadi Perda

Setelah melalui beberapa proses pembahasan, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan ketiga atas Perda Nomer 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Juru Bicara Fraksi PKB Jatim, Hj. Khozanah Hidayati di Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin  (31/7) mengatakan Fraksi PKB Jatim dapat menerima dan mengesahkan Raperda perubahaan penyertaan modal tersebut menjadi Perda. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Catatan pertama yaitu, berdasarkan laporan ke 2 Komisi C terkait klausal penyertaan modal kepada PT Bank Umum Syariah (BUS) Jatim, sebagai hasil Spin Off dari unit usaha syariah bank Jatim tidak dimasukkan dalam Raperda ini. Karena PT. BUS belum mengantongi izin prinsip dan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun akte pendirian serta status Badan Hukum dari KemenkumHam.

"Oleh karena itu Fraksi PKB berharap agar syarat - syarat tersebut segera dituntaskan agar PT BUS dapat segera beroperasi. Hal ini penting karena potensi ekonomi dan keuangan Syariah di Jatim sangat besar, sehingga peluang tersebut harus segara dieksplorasi oleh PT BUS Jatim,"ujarnya.

Fraksi PKB Jatim juga meminta untuk dilakukan perbaikan manajemen pengelolahan BUMD yang transparan, dan akuntabel. Serta memperhatikan juga prinsip - prinsip merit sistem dalam rekrutmen jajaran Direksi maupun Karyawan, agar pengelolahan BUMD di Jatim berjalan secara profesional dan profitable.

Sementara itu Wagub Jatim, Saifullah Yusuf saat membacakan sambutan Gubernur Jatim, Soekarwo mengatakan raperda ini diusulkan sebagai dasar hukum penyertaan modal terhadap tiga BUMD milik Provinsi Jatim, yaitu, pembentukan PT. Bank Umum Syariah Jatim, penambahan penyertaan modal pada PD Air Bersih Jatim yang digunakan untuk persiapan proyek KPS-SPAM Umbulan, serta penyertaan modal pada PT Jatim Grha Utama berupa saham.

Namun demikian, pada perkembangannya PT Bank Umum Syariah Jatim sebagai BUMD milik Pemprov Jatim masih terdapat beberapa kendala, antara lain belum keluarnya izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembentukan badan hukumnya masih dalam proses. Sehingga raperda ini hanya mengatur penyertaan modal kepada PD Air Bersih dan PT Jatim Grha Utama.

Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim ini berharap penambahan penyertaan modal kepada PD Air Bersih dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja terutama dalam menangani kebutuhan air bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya melalui proyek KPS-SPAM Umbulan. “Saya juga berharap hal ini dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kita kepada masyarakat,” katanya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved