Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Sarankan Sistem Baru Penarikan SPP Dibicarakan Lebih Dahulu dengan Masyarakat

 
09 Agustus 2017

DPRD Jatim Sarankan Sistem Baru Penarikan SPP Dibicarakan Lebih Dahulu dengan Masyarakat

Rencana penerapan pembayaran SPP dengan Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT), diharapkan oleh DPRD Jatim telah disosialisasikan sebelum melakukan menerapkannya. 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mengatakan, pembayaran SPP jangan terlalu membani Wali Murid. Pola seperti itu seharusnya ditawarkan juga kepada masyarakat. Jangan sampai ada keputusan sepihak.

"Kalau memang ada yang mampu bayar penuh, ya silahkan. Namun juga perlu dipikirkan, apakah kebijakan tersebut sudah dibicarakan dengan wali murid," ujar Suli Da’im.

Jangan sampai nantinya, lanjutnya, muncul anggapan bahwa setelah dikelola oleh Pemprov. Jatim muncul persepsi bermacam-macam. Terlebih untuk Kota Surabaya. Dimana banyak media yang menyoroti Kota Pahlawan ini. "Surabaya ini rentan, banyak media. Jadi perlu dibicarakan, supaya kondusif. Perlu juga sosialisasi penyelenggaraan pendidikan dan partisipasi masyarakat," bebernya. 

Politisi asal PAN mengingatkan, besaran SPP ini telah diatur sebelumnya oleh Gubernur Jatim Soekarwo. Disamping ada ketentuan yang memilah siswa boleh membayar 25 persen, 50 persen hingga gratis. Hal itu pun sudah dibicarakan dengan masyarakat dan Komite Sekolah. Maka dari itu, penting kiranya semua perubahan yang terjadi dibicarakan dengan Wali Murid. 

 Sebelumnya, Dinas Pendidikan Jatim berencana menerapkan SPP tunggal. Dengan cara tersebut, nilai SPP setiap sekolah bisa berbeda seusai kemampuan siswa. Oleh karenanya, sinergritas dengan Dewan Pendidikan Jatim pun dilakukan. Hal ini guna mencari rumusan yang tepat terkait mekanisme pembayaran SPP tersebut. 

SPP ini nantinya seperti sistem perkuliahan di universitas. Dimana harus menyertakan slip gaji, rekening listrik dan beberapa elemen lagi. Kemudian untuk besaran antar sekolah juga tidak akan sama. Begitu juga dengan setiap siswa yang tak sama besarannya. Sesuai dengan latar belakang siswa yang bersangkutan.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved