Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Hindari Perda Macan Kertas, Bapperda Minta Ekskutif Tingkatkan Pengawasan

 
08 Agustus 2017

Hindari Perda Macan Kertas, Bapperda Minta Ekskutif Tingkatkan Pengawasan

Hampir dipastikan 60 persen Perda yang ada di Pemprov Jatim hanya sekedar macan kertas. Ini karena tidak ada tindak lanjut dari Pemprov Jatim dalam melakukan pengawasan di masyarakat. Akibatnya banyak terjadi pelanggaran, yang tentunya keberadaan Perda yang memakan waktu dan anggaran tidak sedikit menjadi muspro.

Ketua Bapperda DPRD Jatim, Achmad Heri mengakui hal tersebut. Karenanya pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan ke Eksekutif dalam hal ini Dinas Satpol PP yang bekerja menegakkan Perda untuk bekerja lebih keras dalam melakukan pengawasan. Pasalnya, dimunculkan Perda karena kondisi di masyarakat dimungkinkan untuk diberi sanksi jika ada pelanggaran.

‘’Kami terus berupaya agar Perda baik usulan Eksekutif maupun Legislatif dapat diterapkan di masyarakat, tentunya dilalui dengan keluarnya Pergub. Dan diupayakan dalam satu tahun ini yaitu 2017, ada 18 Raperda yang disahkan menjadi Perda,’’papar Politikus asal Partai Nasdem ini, Selasa (8/8).

Ditambahkannya, saat ini Legislatif menggagas dua Perda masing-masing Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing serta RZWP3K atau Ruang Zonasi Wilayah. Keduanya sangat penting, pasalnya dengan pembebasan visa yang berlaku di 169 Negara, ternyata banyak Orang Asing yang datang ke Indonesia memanfaatkan untuk bekerja atau membawa narkoba. ‘’Nah hal ini harus diwaspadai. Jangan sampai Indonesia menjadi pasar bebas narkoba tentunya ini akan merusak Generasi Bangsa dan Negara,’’tegasnya.

Berikut, munculnya beberapa Ormas Asing dengan menggunakan atribut seperti ABRI, maka perlu diwaspadai. Dengan segera digedoknya Raperda soal Ormas Asing menjadi Perda, maka penegak Perda bersama masyarakat harus lebih awas munculnya ekstrimis seperti ini.

‘’Tidak ada gunanya ada Perda, jika pengawas dilapangan membiarkan adanya pelanggaran. Bahkan hal itu tak lebih sebagai macan kertas,’’lanjut pria yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim ini.

Sedang Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Frkasi Demokrat, Hartoyo menyesalkan adanya bebas visa oleh Presiden RI, Joko Widodo. Sebagai negara berkembang tak sepantasnya bebas visa kecuali Indonesia sudah menjadi negara kaya raya. Mengingat dengan diberlakukannya bebas visa ternyata banyak dampak negatif yang masuk ke Indonesia. ‘’Mulai soal narkoba, ciber crime hingga pada ormas asing. Seharusnya hal ini jadi evaluasi bagi Pemerintah agar bebas visa ditutup,’’jelasnya.

 Untuk itu tak heran, Komisi A terus berusaha agar Raperda Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing segera direalisasikan. Ini sebagai antisipasi dan meminimalisir rusaknya Bangsa dan Generasi Penerus.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved