Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi A : Sediakan Perda Bantuan Hukum bagi Warga Miskin

 
28 Maret 2013

Suara Indrapura : Warga miskin di Jawa Timur yang tersandung kasus hukum, kini bisa bernafas lega. Pasalnya, mereka bisa mendapatkan bantuan dari para advokat tanpa harus mengeluarkan biaya alias gratis. Hal ini dikarenakan biaya tersebut sudah dialokasikan ke dalam APBD Jatim.

Keputusan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin ini telah disosialisasikan komisi A DPRD Jatim, Jumat (22/3) kemarin. Pertemuan yang diselenggarakan di Kediri ini dihadiri oleh aparat penegak hukum mulai dari tokoh masyarakat, advokat, kejaksaan, hingga kepolisian dan pengadilan.

Ketua komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu mengatakan bahwa setiap orang, termasuk warga miskin, berhak atas perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya Perda tersebut, diharapkan warga miskin yang cenderung tidak berdaya bahkan dijadikan korban hukum dapat melakukan pembelaan diri dengan bantuan advokat. “Semua masyarakat miskin yang tersandungh kasus hukum, berhak mendapat bantuan hukum dari negara,” ujar Sabron.

Politisi asal Partai Golkar itu juga menambahkan, selama ini masyarakat miskin mempunyai asumsi perkara hukum sebagai momok menakutkan. Sehingga mereka harus menyediakan banyak uang untuk menuntaskannya. “Berawal dari keresahan itulah, Komisi A mendorong adanya Perda tentang Bantuan Hukum. Dimana pemerintah mempunyai kewajiban membela warga negaranya dihadapan hukum, jika memang masyarakat tersebut tidak mampu secara anggaran atau dikatakan miskin,” terangnya.

Terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi masyarakat miskin untuk mengajukan bantuan hukum. Yaitu dengan memperlihatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa masing-masing. Selain itu juga dapat menunjukkan surat keterangan tunjangan sosial lainnya, seperti kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) maupun kartu bantuan langsung tunai (BLT). Pemohon juga bisa membuat surat pernyataan tidak mampu yang ditanda tangani oleh pemohon bantuan hukum yang di ketahui oleh ketua PN.

Anggota Komisi A DPRD Jatim lainnya mengatakan, bantuan hukum gratis ini diberikan sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap. Sehingga pengawalan bantuan hukum akan dilakukan hingga perkara masuk ke Mahkamah Agung (MA). Agar tidak terjadi benturan anggaran antar pemerintah daerah dengan Pemprov, maka harus ada koordinasi kuat antar lembaga pemerintah tersebut. “Dalam melaksanakan Perda ini, maka dibutuhkan kerjasama antara pihak-pihak terkait, yakni pengadilan, advokat, dan penegak hukum,” ungkapnya. (Ajeng/Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved