Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi C Inisiasi Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

 
02 Agustus 2017

Komisi C Inisiasi Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah

Komisi C DPRD Jawa Timur yang membidangi Keuangan dan BUMD menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Barang Milik Daerah . Bahkan tahapan saat ini sudah memasuki tahap harmonisasi dengan  Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) dan beberapa pihak terkait seperti Biro Hukum Setdaprov dan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur,

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengungkapkan, dalam proses  harmonisasi, pihak Kanwil menyampaikan bahwapada prinsipnya pihak prakarsa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pihak  Biro Hukum menyampaikan bahwa dalam Peraturan Pemerintah maupun Permendagri jumlah pasalnya ada 500 an lebih. Sedangkan dalam usul prakarsa hanya sekitar 90 an pasal. Sehingga perlu dalam  pembahasan nanti dilihat lagi normal yang memang tidak perlu lagi diatur dalam Perda.

“Pada prinsipnya tak keberatan dari pihak terkait, baik Eksekutif maupun Institusi Hukum seperti Kanwil Hukum dan HAM Jatim. Hanya ada sedikit masalah teknis yang harus disempurnakan,” terang Politisi PKS yang akrab disapa Kang Irwan itu.

Alumni Fisip Universitas Airlangga (Unair) yang menjelaskan, sebelumnya Jawa Timur pernah memiliki Perda No. 5 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang milik Pemerintah Provinsi. Namun karena terbit UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka kahirnya terbit regulasi yang baru. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan Amanat dari PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Pemerintah pasal 105.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Perda berpedoman pada kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Perda berpedoman pada kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagian dimaksud dalam pasal 90 pasal ayat 3. Selain itu merupakan Amanat dari Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah  pasal 511 ayat 1,” urai Sekretaris Fraksi PKS ini

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved