Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Kaltim Berguru Ke DPRD Jawa Timur

 
11 Agustus 2017

Dewan Kaltim Berguru Ke DPRD Jawa Timur

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, melalui suratnya mengagendakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur, dalam rangka mencari informasi terkait dengan penjadwalkan pembahasan PP 18 Tahun 2017 dan sistem penyusunan Jadwal Kegiatan DPRD, dengan Pemerintah Provinsi dalam Pembahasan APBD dan Perubahan APBD Jum’at (11/8) diterima diruang Bamus DPRD Jatim

Rombongan Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltim, ingin belajar ke Jawa Timur karena sudah merampungkan pembahasan PP 18 Tahun 2017

Moch Eksan Anggota Fraksi Hanura Jatim mengatakan, terkait hak transportasi dan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan disetarakan, dengan Sekretaris Daerah bagi Anggota Dewan namun bagi Ketua Dewan disetarakan dengan Gubernur, Wakil Ketua disetarakan dengan Wakil Gubernur, “jadi jangan disetarakan dengan kepala dinas, itu tidak tepat kalau di Dewan Provinsi lain terjadi demikian.” Ujarnya.

Kebijakan tersebut ada pada PP !8 Tahun 2017, kalau di DKI tergantung pada APBD masing-masing, untuk Provinsi Jawa Timur APBDnya mencapapai 28 Triliyun rupiah, dari 38 Kab/Kota. PP 18 Tahun 2017 berlaku efektif September 2017, dan pengasahan PP tersebut berlangsung hari ini.

Disinggung terkait masalah, terjadinya serapan anggaran APBD 2016  di Jatim dan persetujuan apa yang diajukan Kementarian Dalam Negeri  sehubung dengan hak-hak administratif pimpinan dan anggota DPRD, selain itu juga ingin mengetahui jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari jumlah APBD Jatim yang sebesar 28 Triliyun. Kata Hj. Siti Qomariyah Anggota Pansus DPRD Kaltim

Sementara itu, M. Eksan memaparkan bahwa, Rancangan Peraturan Daerah yang meyangkut Hak Keuangan Administratif  Pimpinan dan Anggota Dewan itu sebenarnya inisiatif Dewan sendiri, “karena inisiatif dari DPRD Provinsi dan walaupun sebagian daerah bermanufer PP 18 2017 itu inisiatif eksekutif, itu kan pembagian tugas saja.” Ujarnya

Dewan Provinsi Jawa Timur, dalam pembahasan PP 18 Tahun 2017, membentuk Pansus Pembahas dan tidak melalukan uji publik. “kita tidak menggunakan uji publik, pasalnya karena itu hak-hak dewan sendiri jika di lakukan uji publik sama halnya mempertontonkan hak-hak dewan.” Uajrnya

Selain itu, terkait PAD yang mencapai 15 trliyun dan jumlah penduduk yang hampir mencapai 40 juta, dan merupakan salah satu provinsi di Jawa yang belum melakukan pemekaran, kalau di Jawa Barat sudah ada pemekaran wilayah seperti Banten

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved