Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tujuh Komisioner KPID Berencana Gugat Pemprov ke PTUN

 
22 Agustus 2017

Tujuh Komisioner KPID Berencana Gugat Pemprov ke PTUN

Tujuh Komisioner KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Jatim berencana akan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika dalam Pembahasan PAPBD 2017, Pemprov Jatim tidak segera mencairkan gaji mereka melalui dana hibah. Mengingat hampir delapan bulan mereka tidak menerima gaji, meski pengangkatannya telah dilakukan oleh Gubernur Jatim, Soekarwo.

Ketua KPID Jatim, Afif Amrullahmengaku sikap Pemprov Jatim yang tidak mencairkan gaji para Komisioner KPID sebanyak tujuh orang sangat disesalkan. Pasalnya, mereka sudah meninggalkan pekerjaannya setelah dinyatakan lolos dan dilantik menjadi Anggota KPID Jatim oleh Gubernur.

 ‘’Jujur kasihan teman-teman yang selama delapan bulan tidak menerima gaji sebagai komisioner KPID. Padahal mereka sudah meninggalkan pekerjaannya dan berkosentrasi di KPID. Memang kami berencana menggugat ke PTUN jika sampai September atau saat Pembahasan PAPBD 2017 tidak ada jalan keluar,’’papar Afif, Senin (21/8) ketika diklarifikasi.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengaku hampir putus asa terhadap permasalahan yang dihadapi KPID Jatim. Pasalnya, Pemprov Jatim menolak menggaji mereka, padahal sejak awal gaji KPID sudah dititipkan di Dinas Infokom Jatim. Namun mereka menolak menggaji karena aturannya KPID menjadi wewenang pusat. Sementara dalam SE Mendagri disebutkan gaji KPID dapat diambilkan dari dana hibah.

‘’Karena itu dalam Pembahasan PAPBD 2017, kami sudah memasukan dana hibah untuk gaji KPID selama delapan bulan sesuai SE Mendagri. Kalau masalah ini bisa diselesaikan maka sudah clear. Namun disatu sisi disebutkan dana hibah hanya bisa diberikan satu kali saja, tapi bagaimana dengan 2018,’’tanya Politisi asal PKB ini.

Untuk itu pihaknya masih mencari jalan, agar KPID tetap dapat digaji lewat APBD Jatim, mengingat APBN tidak menganggarkan. Sebaliknya jika dana hibah dalam PAPBD 2017 nanti tak bisa mencairkan gaji para komisioner KPID Jatim, maka saran terakhir adalah melayangkan gugatan lewat PTUN.

‘’Ini penting, agar ada kejelasan hukum. Dengan begitu gaji KPID di Jatim tidak menjadi polemic, karena hal ini menyangkut perut. Kasihan mereka sudah berpuasa selama delapan bulan karena Dinas Infokom menolak untuk mengeluarkan gaji bagi KPID Jatim, dengan alasan KPID sudah menjadi kewenangan Pusat,’’tambahnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved