Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tutupi Defisit APBD 2018, Gubernur Berencana Pinjam Dana CSR di BUMN

 
07 September 2017

Tutupi Defisit APBD 2018, Gubernur Berencana Pinjam Dana CSR di BUMN

Untuk menutupi defisit anggaran dalam RAPBD 2018 nanti, Gubernur Jatim Soekarwo berencana akan meminjam dana CSR (Corporate Social Responbility) ke sejumlah BUMN. Namun untuk itu semua, mantan Sekdaprov ini lagi menulis surat ke Menteri BUMN. Disisi lain pinjaman dana tersebut tanpa dibebani dengan bunga.

“Jujur RAPBD 2018 nanti memikul beban yang amat berat. Baik anggarannya maupun public policenya. Karenanya kami sudah konsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari alternative pembiayaan lain. Dan harapan pinjam SCR ke BUMN di kabulkan oleh OJK,’’tegas Pakde Karwo, Kamis (7/9).

Saat ini, pihaknya tengah mendekati PT Semen Gresik untuk mendapatkan pinjaman CSR perusahaan BUMN ini. Namun karena persoalan CSR selalu diberikan kepada masyarakat secara gratis, maka pihaknya berencana akan menyurati Menteri BUMN.

“Untuk PT. Pelindo dan PT. Semen Gresik sudah siap untuk memberikan pinjaman. Akan tetapi karena mereka bernaung di dibawah Kementrian BUMN, maka kami harus menyurati Menteri BUMN. Diharapkan dalam waktu dekat ini sudah ada jawaban,’’tegas orang nomor satu di Jatim ini dengan mimik serius.

Ditambahkan Pakde Karwo, alasan Pemprov Jatim meminjam dana ke BUMN lewat CSR, karena dalam pinjaman ini tidak ada sistim bunga yang menjadi beban. Diharapkan pinjaman ini bisa menjadi solusi dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan di masyarakat.

Terpisah ketika hal ini diklarifikasi ke Anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan, Politikus dari PKS ini mengaku belum pernah dengar tentang keinginan Gubernur Jatim yang akan pinjam dana CSR dari beberapa BUMN.

“Justru saya baru dengar dari sampeyan. Kalau memang ada keinginan Gubernur mau pinjam dana CSR tentunya akan dibahas di Komisi C (bidang keuangan) terkait gagasan tersebut. Dan itu nanti akan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018 nanti,’’tegasnya.

Pelaporan ini penting, karena yang namanya pinjaman pastilah akan mengembalikan yang dananya diambil lewat APBD. Untuk itu perlu pembahasan yang serius antara eksekutif dan legislatif.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved