Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

3 Ribu Lebih Perusahaan di Jawa Timur Tidak Menjadi Anggota Lembaga Tripartit

 
22 September 2017

3 Ribu Lebih Perusahaan di Jawa Timur Tidak Menjadi Anggota Lembaga Tripartit

Disnakertrans Jatim sangat menyayangkan masih banyaknya perusahaan yang tidak menjadi Anggota Lembaga Tripartit yang menjadi forum komunikasi dan konsultasi antara pemangku kepentingan Tripartit (Serikat Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah) untuk komunikasi, konsultasi dan pertimbangan. Suli Da’im, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, menyampaikan, satu-satunya lembaga Tripartit di kalangan pengusaha adalah Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sayangnya,  hingga detik ini masih terdapat ribuan perusahaan di Jawa Timur yang tidak menjadi Anggota Apindo.

"Di Jawa Timur terdapat 38 ribu Perusahaan, tapi baru 700 Perusahaan yang tergabung dalam Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) yang merupakan lembaga Tripartit, selain itu dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim masih terdapat 5 Kab/Kota yang belum memiliki Apindo yakni Kota Batu, Kabupaten Tuban, Kab Pacitan, Kab Magetan dan Kab Bangkalan, artinya Daerah tersebut tidak memiliki lembaga Tripartit, akibatnya jika membahas persoalan ketenagakerjaan tidak efektif seperti pembahasan UMK karena harus melibatkan apindo," ungkap Politisi dari Fraksi PAN ini.

Sementara itu Setiajit Kepala Disnakertrans Jatim menegaskan, dengan Perusahaan menjadi Anggota Apindo maka jika terdapat norma yang tidak dilakukan Perusahaan bisa dikomunikasikan dengan Apindo sebagai Perwakilan Lembaga Perusahaan yang berkomunikasi dengan Pemerintah, selain itu jika perusahaan tidak bergabung dengan Apindo maka Perusahaan tidak mengetahui perkembangan aturan.

"Pihaknya akan intens melakukan Sosialisasi melalui pengawas ketenagakerjaan untuk menghimbau seluruh Perusahaan di Jawa Timur untuk bergabung dengan apindo," ujarnya.

Setiajit menambahkan, Disnakertrans Jatim juga akan akan membangun aplikasi link dengan Apindo terkait wajib lapor ketenagakerjaan mulai dari berapa jumlah tenaga kerja, berapa jumlah yang akan direkrut kembali, berapa jumlah tenaga kerja lokal dan asing, menjadi peserta BPJS atau tidak. Bahkan link ini juga memudahkan perusahaan yang membutuhkan pembinaan tenaga kerja atau apapun. "Link ini sistemnya online, hal ini dilakukan untuk memudahkan pengawasan, bahkan link ini server ke lapor yakni ke kantor Keseketariatan Presiden sekaligus ke Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga bisa langsung dengan Pemerintah Pusat, sedangkan Kab/Kota bisa mengakses," paparnya.

Setiajit menuturkan, berbagai upaya ini dilakukan karena Tugas Disnakertrans jatim adalah melindungi dan menjamin kelangsungan usaha seluruh Perusahaan di wilayah Jawa Timur

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved