Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

RAPBD 2018, Komisi E Prioritaskan Soal Pendidikan dan Kesehatan

 
26 September 2017

RAPBD 2018, Komisi E Prioritaskan Soal Pendidikan dan Kesehatan

Meski belum ada pembahasan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018, namun Komisi E DPRD Jatim akan memprioritaskan tiga masalah. Diantaranya terkait pendidikan, kesehatan dan pengangguran.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Reno Zulkarnaen menegaskan dalam pembahasan RAPBD 2018 nanti, Komisi E akan memprioritaskan terkait pemberian anggaran untuk penyelesaian gaji GTT (Guru Tidak Tetap) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang saat ini tinggal 6 ribu orang dan total 9 ribu orang.

Jika sebelumnya dalam PAPBD 2017 sudah terbayarkan untuk 3 ribu GTT/PTT dengan anggaran yang dibutuhkan Rp. 342 miliar, sedang sisanya yaitu 6 ribu orang nantinya diusahakan terbayarkan pada RAPBD 2018. Namun jika tidak nututi anggarannya, maka hanya dialokasikan untuk 3 ribu orang saja. Atau disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada,’’tegas Politisi asal Partai Demokrat, Senin (25/9).

Disisi lain, masalah kesehatan juga menjadi perhatian khusus bagi Komisi E DPRD Jatim. Dimana pelaksanaan BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan) belum berjalan optimal. Dimana masih banyak komplain dari masyarakat terkait pada pelayanan kesehatan. Padahal dalam pelaksanaannya ada keharusan dimana satu keluarga harus diikutkan dalam BPJS khususnya yang mandiri.

Disini kami akan minta BPJS memperbaiki pelayanan kesehatan. Apapun dalam masalah ini masyarakat sudah membayar baik yang mandiri atau ditanggung oleh Pemerintah. Karenanya BPJS harus meningkatkan pelayananannya kepada masyarakat,’’tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengaku dilimpahkannya pengelolaan SMA/SMK dari Kab/Kota ke Pemprov Jatim memang sangat berat. Namun karena masalah tersebut sudah masuk dalam UU, tentunya harus dipatuhi. Karenanya ke depan Komisi E akan memfokuskan soal SPP dan seragam Sekolah.

“Sepanjang dalam RAPBD 2018 masih dicantumkan anggaran pembelian seragam Sekolah, dimana nantinya tidak lagi diserahkan secara gratis kepada Sekolah Negeri saja, namun juga Swasta. Artinya mereka yang tidak mampu akan diberikan subsidi seragam Sekolah sesuai by name dan by address. Begitupula jika tidak ada alokasi dana pembelian seragam gratis, saya berharap ada hibah SPP kepada mereka yang tidak mampu, baik Negeri maupun Swasta. Dengan begitu untuk sekolah swasta khususnya bisa memperbaiki sarana dan prasarana sekolah,’’tegas Politisi asal PAN ini.

Selain itu, masih tingginya jumlah angka pengangguran di Jawa Timur menjadi perhatian khusus bagi Komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini. Hal ini tidak lepas dari kondisi Balai Latihan Kerja (BLK) yang alat-alatnya banyak ketinggalan zaman. Akibatnya, mereka yang ikut BLK tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang di perusahaan-perisahaan alatnya sudah canggih.

Untuk itu harus ada peremajaan terhadap semua peralatan yang ada di BLK. Begitupula dengan jumlah BLK yang mencapai 16 unit di Jatim lebih baik dikecilkan saja menjadi 8, namun dengan catatan peralatannya disesuaikan dengan kondisi yang ada,’’pungkasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved