Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raperda RZWP3K Beri Kewenangan Pemprov Jatim Kelola Zonasi 0-12 Mil

 
27 September 2017

Raperda RZWP3K Beri Kewenangan Pemprov Jatim  Kelola Zonasi 0-12 Mil

Dalam Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tahun 2017-2037 batas 0-12 Mil dari bibir pantai menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Pemprov Jawa Timur akan menindak tegas pengembang yang mendirikan perumahan dekat pantai konservasi. 

Kebijakan tersebut akan dituangkan ke dalam Raperda yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD Jatim. Hanya saja untuk sanksi yang akan diberikan jika ada pelanggaran, Baperda masih membahasnya.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengatakan, dalam Raperda nanti wilayah pesisir ditandai X sebagai tanda larangan tidak boleh ada kegiatan, seperti halnya pendirian perumahan.  Dalam Raperda batas 0-12 Mil dari bibir pantai menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Hanya saja untuk sanksi yang akan diberikan jika ada pelanggaran, Baperda masih membahasnya.

“Kalau dulu 0-4 Mil menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Tetapi sekarang 0-12 Mil menjadi kewenangan Pemprov. Ini berlaku semua untuk Kabupaten/Kota,” ujar Irwan usai Publik Hearing dengan SKPD Kabupaten/Kota, di Gedung DPRD Jatim, Rabu (27/9/2017).

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut menegaskan, nantinya harus sinkron karena ada pantai yang dapat digunakan wisata, tetapi lautnya dilarang untuk wisatawan. Begitu juga halnya ada kawasan  boleh dikunjungi wisata, tetapi tidak boleh dijadikan konservasi.

Rencana alokasi ruang untuk kawasan pemanfaatan umum  rencananya akan terdiri dari zona pariwisata, zona pelabuhan, zona perikanan tangkap, zona pelestarian budidaya, zona industri, zona pertambangan, zona energi, dan zona bandar udara.

“Baperda merekomendasikan pemprov melalui Dinas Perikanan dan Kelautan agar turun lagi di daerah untuk menyerap aspirasi,” tuturnya.

Sekretaris DPW PKS Jatim itu mengaku Raperda yang baru diajukan ini nantinya akan menjadi masterplan. Dengan begitu, tidak hanya menjadi pedoman bagi Pemprov. Jatim, tetapi juga Pemkab/Pemkot dalam hal pengelolaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Rapat pembahasan dengan 22 Pemerintah Daerah Kab/ Kota ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan terkait hal-hal yang dianggap krusial oleh masing-masing Kab/ Kota. 

Dalam draft Raperda terdapat 18 BAB dan 110 pasal meliputi kebijakan dan strategi RZWP3K, rencana alokasi ruang, peraturan pemanfataan ruang, arahan insentif dan disinsetif, pengelolaan resiko bencana dan perubahan iklim, pengawasan dan pengendalian, dan reklamasi

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved