Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Setuju Pemprov. Jatim Memiliki Sistem Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing.

 
13 September 2017

DPRD Jatim Setuju Pemprov. Jatim Memiliki Sistem Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing.

DPRD Prov. Jatim terus melakukan pemantauan ketat terhadap masyarakat asing (Orang Asing). Upaya ini, dilakukan untuk menjaga kedaulatan Negara dalam menjamin ketentraman dan ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam penanganan konflik sosial, terhadap dampak keberadaan orang asing. Tidak dapat dipungkiri Jawa Timur dari serbuan warga asing. Pengawasan ketat dengan regulasi peraturan perundang-undangan daerah, diharapkan mampu menjaga kedaulatan Negara.

Sembilan Fraksi di DPRD  Jatim memberikan jawaban atas pendapat Gubernur terhadap Raperda tentang Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di sidang Paripurna. Tjutjuk Sunario wakil Ketua DPRD Prov. Jatim menyampaikan, secara umum Gubernur Jawa Timur memberikan apresiasi dan penghargaan, usulan raperda inisiatif DPRD Prov. Jatim ini. “Ini sebagai amanat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melalui pengawasan dan pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing maupun lembaga asing di daerah,” terang Tjutjuk Sunario. Lebih lanjut ia menyampaikan, raperda ini lahir  sebagai upaya menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan bangsa serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing di suatu Negara.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim DR. Freddy Poernomo mengatakan, Raperda Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing, untuk memperkuat sistem pengawasan. “Seharusnya Pemprov Jatim memiliki sistem pengawasan. Sebab, sebagai pemilik wilayah harus tahu berapa warga negara asing yang tinggal di Jatim," jelasnya.

Masuknya WNA ke Jatim sudah tak bisa terkontrol lagi. Pemerintah tak akan tahu, keberadaan mereka hanya untuk wisata atau bekerja. Politisi Partai Golkar ini, mempertegas sebagai negara berdaulat, harusnya bisa mengontrol masuknya warga negara lain. “Oleh karenanya, diperlukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Jatim,” tegas dia. Dukungan Sembilan fraksi di DPRD Jatim terkait usulan raperda inisatif  Komisi A tersebut, menurut Freddy akan membantu peranan lembaga pengawasan lain di Pemerintah

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved