Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Ratusan Buruh Terancam PHK, Komisi E Sidak Pabrik di Kalianak

 
10 Oktober 2017

Ratusan Buruh Terancam PHK, Komisi E Sidak Pabrik di Kalianak

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur melakukan sidak ke PT. Mega Utama Indah di Jalan Kalianak Surabaya, Sidak ini dilakukan setelah ratusan Pekerja dari PT Mega Utama Indah melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Jawa Timur, dikarenakan adanya sengketa lahan yang mendesak penutupan pabrik.

Sidak ke PT. Mega Utama Indah dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E Hartoyo dan Anggota Komisi E Abdul Halim, yang diterima direktur Utama PT. Mega Utama Indah, Edward Widjaja.

Ketua Komisi E, Hartoyo mengatakan sidak Komisi E ini menindaklanjuti aspirasi dari para Buruh yang melakukan aksi di DPRD Jatim yang menuntut tidak ada penutupan pabrik akibat permasalahan sengketa lahan. Untuk itu pihaknya meminta kepada PT. Mega Utama Indah untuk tidak melakukan Pemutusan Kontrak Kerja Karyawannya, bahkan apabila nanti pabriknya terjadi penutupan dan direlokasi ke daerah lain tetap memakai jasa Karyawan yang saat ini bekerja yang jumlah pegawainya mencapai 300 lebih.

Terkait status tanah milik Lantamal 5 itu, Politisi dari Fraksi Demokrat ini mengatakan pihaknya meminta kepada TNI AL untuk menjalankan perjanjian yang sudah dibuat antara Perusahaan dengan Lantamal 5, apalagi dalam surat perjanjian  menempati tanah itu sampai 2039.

Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim, Abdul Halim mengatakan pihaknya berharap agar pihak Perusahaan untuk tidak melakukan PHK masal terhadap Karyawannya, Begitu juga kepada pihak TNI AL untuk tetap menghormati keputusan yang telah dibuat dengan Perusahaan PT. Mega Utama Indah.

Sementara itu Direktur Utama PT. Mega Utama Indah, Edward Widjaya mengatakan Pihak Perusahaan tidak akan melakukan PHK terhadap Buruh tersebut, Tapi pihaknya berharap kepada DPRD untuk menjembati atau menyelesaikan permasalahan sewa lahan ini dengan pihak TNI AL, dalam perjanjian TNI AL dan Perusahaan selesai 2039, untuk itu diharapkan pihak TNI AL harus mengikuti perjanjian dan kesepakatan yang dibuat dalam hukum tersebut

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved