Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi E Matangkan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Di Jatim

 
11 Oktober 2017

Komisi E Matangkan  Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Di Jatim

Komisi E DPRD Jatim tengah membahas dan mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Timur. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Swasta di Jawa Timur, karena selama ini nasibnya tidak menentu padahal peran mereka cukup vital dalam meningkatkan sumber daya manusia generasi mendatang.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Achmad Silahuddin di DPRD Jatim, Rabu (11/10) mengatakan bahwa Perda Penyelenggaraan Pendidikan sengaja disiapkan karena selama ini kesejahteraan Guru Swasta dan Guru Negeri di Jawa Timur sangat timpang “Kami tak berbicara soal kesejahteraan guru negeri karena sudah ditanggung oleh pemerintah. Kami lebih condong memberikan perhatian kepada Guru Swasta,” ujarnya.

Menurutnya, dalam rangka realisasi pemberian Tunjangan Guru Swasta di Jawa Timur, Komisi E juga berencana melakukan studi  banding ke Provinsi DKI Jakarta. Sebab di Ibukota Negara tersebut sudah lebih dulu menerapkan.

”Di DKI Jakarta informasinya sudah menerapkan tunjangan untuk Guru Swasta cukup tinggi. Makanya kami dalam waktu dekat kami akan kesana,” tutur Gus Udin sapaan akrab Silahuddin.

Ia menambahkan dalam Perda tersebut juga akan diatur pula untuk kesejahteraan Guru Ngaji yang ada di Jawa Timur. “Kecil sekali gaji Guru Ngaji di Jawa Timur, sehingga kami juga perlu memberikan perhatian serius untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka,” tandasnya.

Sementara itu, wakil ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im menambahkan bahwa persoalan Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengajar di Sekolah-Sekolah Negeri khususnya yang ada di SMA/SMK di Jawa Timur masih belum tuntas. Bahkan dalam P.APBD Jatim 2017 baru bisa mengcover sekitar 3000 GTT, sehingga masih ada sekitar 6000 GTT yang belum tercover untuk menerima tunjangan dari Pemprov. Jatim supaya kesejahteraan mereka meningkat.

"Insya Allah sisa 6000 GTT akan dialokasikan pada APBD murni 2018. Sedangkan untuk Guru-Guru Swasta lain termasuk Guru Madin tunjangannya akan diupayakan melalui P.APBD Jatim 2018. Kami akan upayakan tak ada lagi dikotomi guru swasta dan negeri sebab itu semua tanggung jawab Pemerintah," pungkas Politisi asal PAN

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved