Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Banggar : DPRD Hati-Hati Bahas R-APBD 2018 Jatim Rp 29 Triliun

 
17 Oktober 2017

Banggar : DPRD Hati-Hati Bahas R-APBD 2018 Jatim Rp 29 Triliun

Badan Anggaran DPRD Jawa Timur sudah sepakat untuk membahas pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 2018 (R-APBD). DPRD mengaku bahwa Pembahasan R-APBD Jatim 2018 ini tidak lepas dari berbagai kepentingan untuk kesejahteraan rakyat serta menyambut Tahun Politik 2018.

Juru Bicara Banggar DPRD Jatim Agatha Retnosari mengatakan, berdasarkan Nota Penjelasan Gubernur Jatim diusulkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar 28,043  Triliun. Yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Rp15,552 dan Dana Perimbangan 2018 sebesar Rp 12,491 Triliun.

Sedangkan untuk kekuatan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 diusulkan sebesar Rp 29,706 Triliun. Belanja Daerah ini akan dipergunakan untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 20,387 Triliun. Dimana rincian penggunaan Belanja Tidak Langsung ini untuk keperluan Belanja Pegawai Rp. 6,453 Triliun, Belanja Bunga (Bank) Rp 4,5 miliar, B elanja Subsidi Rp 87 milyar, belanja hibah Rp7,588 Triliun, Belanja Bantuan Sosial Rp. 10 milyar, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Rp 5,392 Triliun, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Rp752 miliar  dan Belanja Tidak Terduga Rp100 milyar.

Belanja daerah juga digunakan untuk Belanja Langsung sebesar Rp 9,319 Triliun. Rincianya untuk belanja pegawai Rp800 miliar, Belanja Barang dan jasa Rp5,7 Triliun dan Belanja Modal Rp2,811 triliun. “Melihat komposisi antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, maka APBD Tahun Anggaran 2018 diperkirakan defisit sebesar 1,662 triliun tapi akan ditutup dari pembiayaan Netto,” terang Agatha dalam Sidang Paripurna pembacaan Laporan Banggar atas Nota Keuangan Gubernur R-APBD 2018, kemarin (16/10).

Menurutnya, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 harus mendapat perhatian yang serius, mengingat Tahun 2018 nanti sudah memasuki Tahun Politik. Sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam penyusunan Anggaran. “Untuk itu Badan Anggaran akan meminta agar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 nanti harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tertib, taat pada ketentuan Perundang-undangan, efisien, ekonomis dan efektif dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum,” papar Agatha.

Politisi asal PDI-P ini menambahkan, kebijakan dalam Penganggaran Pendapatan Daerah, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah adalah perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. “Untuk itu kami akan menyerahkan kepada Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi bersama mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas lebih detail dari R-APBD 2018 ini,” pungkas Agatha

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved