Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Kembali Bahas Raperda Pengelolaan Pesisir Pantai

 
06 Desember 2017

DPRD Jatim Kembali Bahas Raperda Pengelolaan Pesisir Pantai

Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim kembali membahas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jatim. Didalamnya diatur tentang Reklamasi dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai. 

Salah satu poin pembahasan yang ada didalam Raperda ini adalah masalah Reklamasi. Juru bicara Baperda DPRD Jatim Salahuddin mengatakan, dalam Raperda tersebut diatur mengenai ketentuan mengenai reklamasi namun bersifat terbatas. 

Pembatasan itu, dilakukan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Seperti tujuan dilakukannya reklamasi. "Ini hanya dapat dilakukan untuk pembangunan infrastruktur publik," ujar Salahuddin, Selasa (5/12).

Kemudian, lanjutnya, yang bisa melakukan reklamasi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemprov dan pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan BUMN, BUMD dan swasta bisa melakukan reklamasi sepanjang bertujuan untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undang. Tentunya dengan membuat pelaksanaan Reklamasi dengan detail. 

Lokasinya reklamasi pun hanya dapat dilakukan pada zona industri. Lalu pada zona bandar udara, Sub zona wilayah kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP). 

"Lokasi pengambilan sumber material reklamasi wajib dilaksanakan pada, sub zona pasir laut dan zona yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang," bebernya saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim.

Pastinya, dalam raperda ini juga dapat menjadikan acuan pemprov dalam memberikan izin untuk pemanfaatan ruang laut. Kemudian menjadi acuan RPJMD Pemprov. dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Serta menjadi acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan pulau kecil. 

Masih menurut politisi PAN tersebut, dengan Raperda ini, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional dibebaskan dari perizinan. Artinya meski pada perundangan sebelumnya tetap diwajibkan mengajukan permohonan izin lokasi dan pengelolaan. Namun kali ini dibebaskan, selama itu untuk kebetuhan hidup. Pemprov pun akan melakukan pendataan terkait hal tersebut. 

"Sebagai ketentuan peralihan setelah Raperda ini ditetapkan dan diundangkan menjadi perda. Maka diatur ketentuan peralihannya," urainya. Diantaranya, semua izin yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan ini untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya. Izin tersebut sesuai dengan Raperda. 

Tetapi untuk yang telah dilakukan kegiatannya pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya. Serta dilakukan penyesuaian sesuai raperda. Sedangkan bagi yang sudah dibangun dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan raperda. Izin yang diterbitkan bisa dibatalkan. Kerugiannya dapat diberikan penggantian. Dengan dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota selama dilakukan pembangunannya di darat

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved