Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

BK DPRD Jatim Jalin Komunikasi BK DPRD Kab. Malang

 
27 Februari 2013

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat tentunya merupakan lembaga yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kehormatan baik itu individu maupun lembaga. Peran Badan Kehormatan (BK) sebagai alat kelengkapan yang membidangi etika anggota dewan, tentunya harus berperan aktif dalam meningkatkan kinerja lembaga dewan itu sendiri. Guna menjalin komunikasi dan menyatukan persepsi tugas dan fungsi, BK DPRD Jatim mengunjungi BK DPRD Kab. Malang (30/5) dalam rangka koordinasi tentang Kode Etik dan Tata Beracara serta koordinasi pembentukan BK Kab/Kota Se-Jatim.

Ketua BK Jatim Bambang Gatot Djajaprana, S.Sos mengatakan sebagaimana kita lihat dalam PP No. 53/2005, pengaduan dari masyarakat diserahkan terlebih dahulu pada Pimpinan DPRD dan tembusan pengaduan itu diserahkan masyarakat kepada BK DPRD. Apabila 7 (tujuh) hari kemudian, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan tersebut kepada BK DPRD, maka pengaduan tersebut dapat diteruskan prosesnya hingga pengambilan keputusan dan Rapat Paripurna DPRD. Katanya

 

Lebih lanjut dirinya menambahkan Dalam ketentuan Kode Etik terdapat norma larangan untuk tidak melakukan intervensi proses peradilan. Hal ini berlaku bagi Anggota DPRD dan Anggota BK khususnya agar tidak melakukan intervensi proses peradilan. Tindakan Badan Kehormatan berada dalam wilayah Moralitas dengan cara: 1) meneliti syarat sahnya pengaduan, 2) meneliti perilaku tersebut apakah termasuk dalam perbuatan hukum atau perilaku etik, serta 3) membuat keputusan seadil-adilnya terhadap Anggota yang sedang berada dalam proses hukum, berdasarkan norma-norma Kode Etik. Tambahnya. “Apabila proses hukum itu telah mendapat kekuatan hukum yang tetap (inkracht) maka BK DPRD dapat melakukan pemeriksaan dari sisi Moralitas, Kode Etik dan prosedur penerapan yang diatur dalam PP No. 53/2005 dan Tatib DPRD.” Lanjutnya.

Sementara itu Winawati yang juga Ketua BK DPRD Kab. Malang mengatakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, berpedoman pada PP 16/2010 tentang pedoman penyusunan Tata Tertib (Tatib) DPRD. Kemudian dijabarkan dalam tiga Peraturan Daerah (Perda) yaitu perda 10 tentang tatib DPRD; perda 11 tentang kode etik dan perda 12 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BK. Katanya

Dirinya (red) menambahkan dalam menegakkan kode etik BK dapat melakukan langka klarifikasi kepada anggota yang diduga melakukan pelanggaran, dengan meminta dokumen dari pelapor dan meminta keterangan dari saksi-saksi terkait. Tambahnya dalam rangka memotivasi kinerja anggota dewan, setiap bulan BK membuat rekapitulasi kehadiran anggota dalam kegiatan DPRD, dilaporkan pada pimpinan dewan dan ditembuskan keketua-ketua fraksi. jelasnya.

Sementara itu Kodrat Sunyoto Anggota BK Jatim yang lain menambahkan tugas dan wewenang BK sebelum adanya perubahan PP yang mana hasil kerja BK sebatas rekomendasi sedangkan sekarang apabila ada pengaduan dari masyarakat dan memenuhi prosedur BK harus menindaklanjuti, apabila tidak diproses BK dapat dipidanakan. Ujarnya.

Kodrat menambahkan sudah terbentuk asosiasi BK Se-Indonesia, terbentuk pada saat Bintek BK secara nasional, asosiasi ini memiliki sisi positif dengan memberikan standar tentang penanganan anggota yang melangar kode etik. Tambahnya. (Gun)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved