Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Gubernur Tolak Pengenaan PPh Terhadap Petani Tebu

 
13 Desember 2017

Gubernur Tolak Pengenaan PPh Terhadap Petani Tebu

Rencana Pemerintah yang akan memberlakukan PPh (Pajak Penghasilan) bagi Petani Tebu yang akan menjual ke Perum Bulog sebesar 10 persen langsung mendapat respon dari Gubernur Jatim, Soekarwo. Orang nomor satudi Jatim ini tetap menolak Keputusan Pemerintah tersebut.

“Saya akan tetap menolak kebijakan tersebut. Karena itu jelas memberatkan petani tebu yang kini kalah bersaing dengan pabrikan swasta. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas,. Kalau itu PPh tetap diterapkan, saya orang pertama yang akan protes’’tegas Soekarwo, Selasa (12/12).

Senada dengan protes Pakde Karwo—panggilan akrab Soekarwo, Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ach. Firdaus Febrian menegaskan kebijakan pemerintah yang rencanaya memberlakukan PPh sebesar 10 persen justru akan mematikan petani tebu yang kondisinya sekarang sudah kembang kempis.

“Seharusnya Pemerintah memberikan kemudahan bagi Petani Tebu. Artinya mereka ini bukanlah pengusaha besar yang harus dikenakan PPn dan PPh. Sebaliknya, mereka butuh Pemerintah untuk melindungi keberadaannya dari maraknya gempuran pabrik gula swasta,’’tegasnya.

Ditambahkan Politikus asal Partai Gerindra ini jika tidak dapat bersaingnya tebu lokal dengan pabrikan swasta karena gula yang dihasilkan tidaklah putih termasuk rendemen yang dihasilkan dibawah 5. Sementara hasil dari pabrik swasta gulanya putih dan ini yang menarik masyarakat untuk membeli termasuk rasa gulanya cukup manis.

“Tak heran ketika tebu rakyat dijual ke Bulog harganya sempat turun, karena kualitas dan kuantitasnya. Namun demkian sehatusnya pemerintah tetap memberikan perlindungan, khususnya terhadap harga saat panen raya. Dimana setiap panen raya harga gula Petani Tebu cenderung drop, sehingga merugikan petani tebu. Karenanya antara bibit dan pupuknya yang dikeluarkan mereka cukup tinggi,’’jelasnya.

Berdasar dari itulah, seharusnya petani diberi bantuan bibit dan pupuk dari Pemerintah. Artinya, mereka tidak perlu menanggung kerugian yang sangat besar. Disisi lain Jawa Timur sebagai Lumbung Gula bisa jadi pada 2018 tidak akan terealisasi akibat banyak Petani Tebu yang enggan menanam tebu akibat hasil yang dia terima tidak sesuai.

Sedang, Anggota Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jatim, Rofik menegaskan saat ini kondisi pertebuan Jatim sedang lesu. Mengingat keberpihakan pemerintah kepada petani tebu sangatlah minim. Buktinya, dengan adanya pengenaan PPn dan PPh, tentunya akan menghancurkan keberadaan Petani Tebu lokal.

“Seharusnya, Pemerintah berpihak kepada mereka diantaranya dengan memberi bantuan bibit dan pupuk.  Dengan begitu kehidupan mereka akan terangkat,’’lanjut pria yang juga Anggota Komisi B DPRD Jatim ini

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved