Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Setujui Raperda Pemantauan Orang Asing

 
05 Desember 2017

DPRD Jatim Setujui Raperda Pemantauan Orang Asing

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengawasan Orang Asing akhirnya disahkan menjadi  Peraturan Daerah (Perda), pada Rapat Paripurna Laporan Pemandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Jatim dan Pengambilan Keputusan Pengesahan Raperda di ruang Paripurna DPRD Jatim, Selasa (5/12) lalu.

Juru bicara Fraksi Partai Nasdem – Hanura, Gatot Sutantra WN, SH mengatakan, pihaknya dapat menerima Raperda Pengawasan Orang Asing tersebut menjadi Perda. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Diantaranya, kehadiran Perda tersebut dibuthkan untuk memantau dan mengontrol kahadiran orang asing yang ada diwilayah Jawa Timur, dan dengan Perda ini juga dijadikan Pengawasan terhadap Organisasi Asing.

“oOleh karena itu dalam melaksanakan Perda tersebut, kedepan Pemerintah Provinsi harus bersinergi dengan KemenkumHam Jatim, sehingga keberadaan orang asing dan ormas asing bisa diketahui,” ujar Gatot Sutantra.

Lebih jauh Politisi asal Partai Hanura ini menambahkan, kehadiran Perda Pemantauan Orang Asing menjadi sangat mendesak. Mengingat, tahun depan Jatim memasuki tahun politik, dimana pesta demokrasi akan menjadi daya pikat bagi Warga Asing untuk melihat, dan merasakan secara langsung.

Senada, juru bicara Fraksi Partai Demokrat Jatim, dr Agung Mulyono mengatakan, kehadiran raperda tersebut diharapkan semakin meneguhkan komitmen Pemprov. Jatim dalam penyelenggaraan kehidupan yang melindungi rakyat melalui peraturan tersebut.” Fraksi kami menilai secara yuridis kehadiran Perda tersebut merupakan bentuk kesigapan Jawa Timur mengantisipasi dan memperbaiki kontrol publik yang sangat  akuntabel menghadapi serbuan Orang Asing,” jelas Agung.

Ia menambahkan, pemantauan orang asing dimaksudkan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak negatif akibat keberadaan orangasing di daerah. Sedangkan tujuan pemantauan Orang Asing bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Orang Asing untuk mengetahui secara dini keberadaan Orang Asing.

Peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan orang asing melalui pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan secara lisan dan atau tertulis. Sedangkan pengawasan, kata Politisi asal Banyuwangi dilakukan secara berjenjang.”Gubernur melakukan pengawasan dan Pemantauan Orang Asing di tingkat Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan dan pemantauan di tingkat Desa/Kelurahan,” jelas dr. Agung

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved