Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Lindungi Guru Jatim dari Tindak Kriminal

 
19 Desember 2017

DPRD Lindungi Guru Jatim dari Tindak Kriminal

DPRD Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Pemprov. Jatim berharap mampu melindungi Guru dari tindak kriminal saat menjalankan tugas sebagai Tenaga Pendidik. Upaya ini, dilakukan Lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan menggagas Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Timur, Senin (18/12) siang.

Hartoyo Ketua Komisi E DPRD Jatim mengatakan, sejumlah kasus kekerasan terhadap Guru di Jawa Timur menjadi perhatian. Salah satunya di dalam draft Reperda mengharap persoalan pendidikan menjadi urusan wajib. “Sehingga perlu adanya banyak perubahan. Sehingga Perda yang dibahas mampu mengawal persoalan pendidikan di Jawa Timur,” terang Hartoyo.

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan, raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini, merupakan revisi dari peraturan daerah sebelumnya. “Kita mengharapkan banyak masukan-masukan terhadap penataan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur,” tandas dia.

Persoalan kriminal yang menimpa Guru saat menjalankan tugas, menurut Hartoyo sudah seharusnya Pemprov Jatim melindungi Tenaga Pengajar ini. Ia beralasan, tindakan Guru terhadap murid dilakukan, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pendidikan karakter Murid. “Sudah seharunya pengajar dilindungi, sehingga mereka tidak menghadapi persoalan hukum sendiri. Karena menghadapi sanksi hukum,” urai Hartoyo.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Syaiful Rahman mengatakan, pola pendidikan yang diberikan saat ini, jelas berbeda dengan  zaman dulu. Dimana pendidikan karakter, diharapkan mampu mengawasi peranan anak didik. “Untuk itu, guru juga harus berbeda melakukan penindakan terhadap murid. Ini sebagai salah satu upaya pengawasan pendidikan berkarakter,” ujar Syaiful Rahman.

Penegakan disiplin harus dilakukan, selama dalam koridor pengawasan pendidikan. Sehingga guru  tidak seharusnya dilaporkan ke persoalan hukum, jika melakukan penindakan. “Dalam proses pendidikan atau dalam kelas maupun dalam sekolah, tidak seharusnya berujung pada proses hukum. Karena itu, pengawasan perlu dilakukan,” tandas dia.

Syaiful Rahman menyampaikan, untuk melakukan pengawasan agar tidak ada pelanggaran yang berujung persoalan hukum, pemasangan CCTV disejumlah ruang sekolah sangat diperlukan. “CCTV ini diperlukan untuk ikut mengantisipasi dan ada pengawasan terhadap jalannya proses pendidikan,” tegas Syaiful Rahman

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved