Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Sahkan Raperda RZWP3K Menjadi Perda

 
11 Desember 2017

DPRD Jatim Sahkan Raperda RZWP3K Menjadi Perda

Setelah melalui pembahasan oleh Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Baperda). Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau kecil (RZWP3K) 2017 akhirnya disahkan oleh DPRD Jatim menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna DPRD Jatim, Jumat (8/12).

Juru bicara Fraksi Demokrat Jatim, Kusnadi di DPRD Jatim mengatakan Fraksi Demokrat berkeyakinan bahwa regulasi perda RZWP3K ini akan mampu mengatasi permasalahan kesenjangan  kemajuan antarwilayah di Jatim khusus soal masalah reklamasi.

"Raperda ini diharapkan, dapat menciptkan tata kelola wilayah yang sesuai dengan prinsip - prinsip good - spatial governance yang artinya mampu menjaga keseimbangan tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan,"ujarnya.

Raperda ini, dapat berfungsi sebagai regulasi yang dalam implementasinnya lebih spesifik untuk mengatasi masalah wilayah pesisir secara tepat. Khususnya bidang perizinan yang tidak terjangkau pengaturannya dalam perda RTW Provinsi Jatim yang telah ada.


"Raperda ini akan pula diperhatikan, zonasi perencanaan yang berkaitan dengan pemanfaatan serta pengendalian wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil,"ujarnya.

Sementara Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengatakan, diberlakukannya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah membawa perubahan kewenangan pemprov salah satunya tentang pengelolaan ruang laut sampai 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penerbitan ijin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Sebelum ada UU 23 tahun 2014 ini kewenangan pemprov hanya meliputi 4-12 mil, sedangkan 0-4 mil merupakan kewenangan Pemkab/Pemkot,” terang Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim.

Wilayah Jatim, lanjutnya, mempunyai wilayah pesisir yang sangat luas, dimana ada 22 Kab/Kota yang berbatasan dengan lautan dan memiliki ratusan pulau yang tersebar. Oleh karena itu, ia mengapresiasi DPRD Prov Jatim sebagai inisiator Perda ini.

“Perda ini punya nilai sangat penting bukan saja sebagai penyesuain terhadap peraturan yang lebih tinggi, tapi juga mempercepat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” terang Orang nomor satu di Jawa Timur ini.

Ditambahkannya, pembangunan bidang kelautan dan perikanan juga memerlukan sinergitas dengan provinsi yang mempunyai wilayah laut yang berbatasan secara langsung seperti Provinsi Jawa Tengah dan Bali.

Untuk itu, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan batas wilayah pengelolaan ruang laut dan RZWP3K antara Provinsi Jatim dengan Provinsi Jateng dan Bali dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.

Pakde Karwo berharap perda ini dapat dijadikan acuan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jatim selama 20 tahun ke depan. “Dengan adanya pembangunan seimbang antara wilayah daratan dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved