Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Perda Pengelolaan Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil

 
09 Desember 2017

Perda Pengelolaan Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil

Sembilan Fraksi DPRD Jatim bersama Pemprov Jatim mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017- 2037, dalam Sidang Paripurna, Jumat (8/12) siang. Perda ini, siap dijadikan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.

Ketua Komisi B DPRD Jatim Ach, Firdaus Febrianto menyampaikan raperda yang disahkan untuk melindungi dan memaksimalkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di pulau-pulau kecil yang terpencil di Jawa Timur.

Didalamnya diatur tentang reklamasi dan pengelolaan wilayah pesisir pantai. Sebab, selama ini ketentuan ketentuan mengenai reklamasi masih bersifat terbatas. Pembatasan itu, dilakukan dengan ketentuan yang telah ditentukan.

Dikatakan politisi Partai Gerindra Jatim ini, reklamasi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan BUMN, BUMD dan swasta bias melakukan reklamasi sepanjang bertujuan untuk melaksanakan proyek strategis nasional. “Ini sesuai dengan peraturan undang- undang. Tentunya dengan membuat pelaksanaan reklamasi dengan detail,” terang Firdaus Febrianto.

Selain itu, lokasi reklamasi hanya dapat dilakukan pada zona industri. Lalu pada zona Bandar udara, Sub zona wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan (WKOPP). “Lokasi pengambilan sumber material reklamasi wajib dilaksanakan pada, sub zona pasir laut dan zona yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang,” bebernya saat Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim.

Menurut Ach. Firdaus Febriyanto, dengan Perda Pengelolaan Pesisir Pantai, diharapkan masyarakat lokal dan masyarakat tradisional ikut terlibat menggelola sumber daya alam, dan dibebaskan dari perizinan. Artinya meski pada perundangan sebelumnya tetap diwajibkan mengajukan permohonan izin lokasi dan pengelolaan. Namun kali ini dibebaskan, selama itu untuk kebetuhan hidup. Pemprov pun akan melakukan pendataan terkait hal tersebut. “Sebagai ketentuan peralihan menjadi perda. Maka diatur ketentuan peralihannya,” urainya.

Diantaranya, semua izin yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan ini untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya. Izin tersebut sesuai dengan raperda.

Sebelumnya, Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim menyampaikan raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jatim. Didalamnya diatur tentang reklamasi dan pengelolaan wilayah pesisir pantai.

Juru bicara Baperda DPRD Jatim Salahudin mengatakan, dalam raperda tersebut diatur mengenai ketentuan mengenai reklamasi namun bersifat terbatas. Dalam raperda juga dapat menjadikan acuan pemprov dalam memberikan izin untuk pemanfaatan ruang laut. Kemudian menjadi acuan RPJMD pemprov dan pemerintah kabupaten/ kota. Serta menjadi acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah pesisir dan pulau kecil

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved