Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Libatkan Peran Serta Masyarakat, Raperda Pemantauan Orang Asing Digedok

 
06 Desember 2017

Libatkan Peran Serta Masyarakat, Raperda Pemantauan Orang Asing Digedok

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemantauan Orang Asing disahkan sebagai Peraturan Daerah oleh Legislatif dan Eksekutif Jawa Timur, Selasa (5/12) siang.

Wakil Ketua DPRD Jatim Soenarjo, didampingi Abdul Halim Iskndar (Ketua DPRD Jatim), Ahmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat) dan Kusnadi (Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan) mengharapkan regulasi perda tersebut, bisa menjadi salah satu upaya Pemerintah melakukan Pengawasan terhadap Orang Asing yang merugikan atau menganggu kedaulatan NKRI. Pada kesempatan itu, Gubernur Soekarwo juga hadir bersama jajaran SKPD Pemprov Jawa Timur.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Freddy Poernomo mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi Inisiatif Komisi A DPRD Jawa Timur. Pemantauan Orang Asing, nantinya melibatkan peran serta masyarakat ikut berperan aktif melakukan Pemantauan Orang Asing di wilayah Jawa Timur.

Meski tugas Pengawasan Orang Asing, lanjut Freddy Poernomo menjadi tanggungjawab Timpora (Tim Pengawasan Orang Asing) dibawah koordinasi Pemerintah Pusat Kementerian Hukum dan HAM, di Jawa Timur dibawah koordinasi Kanwil Hukum dan HAM, kalau di kabupaten/kota dibawah koordinasi kantor Imigrasi. “Dalam pengawasan ada Kepolisian, Bakesbangpol, serta semua unsure lintas dilibatkan untuk melakukan pemantauan,” terang Freddy.

Politisi Partai Golkar ini, menyampaikan lembaga vertikal Pemerintah Pusat, mempunyai banyak kelemahan dalam menjalankan pengawasan orang asing. Ia mencontohkan masih lemahnya sarana dan prasarana.

Untuk itu, ia mendorong Raperda Pemantauan Orang Asing lebih diintensifk an, setelah digedok menjadi peraturan daerah.”Karena mereka (timpora) tidak memiliki jajaran personil hingga lapisan paling bawah, ditingkatan desa. Maka Pemprov Jawa Timur mengagas membuat Perda Pemantauan Orang Asing ini,” tandas dia.

Perda pemantauan ini, bias melibatkan masyarakat secara langsung . “Karena pengawasan, ada konsekwensi penindakan, seperti deportasi. Peran perda ini, mengisi lowongnya pengawasan dengan melibatkan masyarakat secara langsung melakukan Pemantauan Orang Asing,” terang Freddy.

Mantan Ketua Resimen Mahasiswa Jawa Timur ini, menegaskan keberadaan Perda tentang Pemantauan Orang Asing, bukan melakukan tugas memata-matai, tetapi hanya memantau. Sedang penindakan tetap diserahkan di timpora. “Orang Asing sebagai Wisatawan kan harus dilundungi, lain lagi jika orang asing tersebut melakukan tindakan melanggar hukum dan melanggar norma-norma, ini yang harus dilakukan penindakan,” tandas dia.

Freddy mengingatkan, peranan perda ini, juga harusnya tidak overleping dan menjadi tumpang tindih. Untuk itu, ia mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur harus seiring dengan Regulasi Perda diatasnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved