Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Bapperda DPRD Jatim, Harap Pemprov Serius Bahas Perda Izin Galian C

 
22 Januari 2018

Bapperda DPRD Jatim, Harap Pemprov Serius Bahas Perda Izin Galian C

Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapperda) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) serius dalam melakukan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) soal izin galian C. Mengingat kewenangan atas izin galian C ini sekarang sudah beralih dari Kabupaten/Kota ke Pemprov Jatim. 

Ketua Bapperda DPRD Jatim Achmad Heri mengatakan, seharusnya Raperda tersebut selesai pada awal 2017, tapi kenyataannya molor hingga 2018. Padahal peralihan kewenangan akan izin galian C tersebut sudah terjadi sejak 2014. Dirinya pun menyayangkan tidak segeranya selesai pembahasan atas Perda yang mengatur izin tambang pasir dan mineral bumi lainnya tersebut. 

“Jangan sampai terjadi kancil-kancil lagi akibat Perda yang mengatur izin galian C tidak segera keluar. Mengingat tidak segera munculnya regulasi akan memicu galian liar yang berdampak terjadi pertikaian antara pemilik modal dengan rakyat yang hidup disekitar tambang,” ujar Heri.

Sebenarnya, Komisi D DPRD Jatim sudah mendorong Pemprov Jatim untuk segera menyelesaikan Raperda tersebut. Namun, saat itu legislator terkendala akan landasan hukum diatasnya. Tidak adanya undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai hal tersebut. Akhirnya diulur-ulur hingga tahun 2018. Padahal dengan mundurnya jadwal penyelesaian raperda soal izin galian C, maka yang dirugikan justru Pemprov Jatim. 

“Karenanya, sebagai Ketua Bapperda akan terus mendorong agar Raperda tersebut segera selesai biar tidak ada korban seperti kancil. Dan kami berharap awal tahun 2018 sudah dapat disahkan,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim Surawi mengakui bahwa komisi D selama ini belum tahu terkait draft raperda perizinan galian C. Seharusnya dengan turunnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemprov. Jatim segera menyiapkan regulasi yang menaunginya untuk mengantisipasi terjadi pertamabangan illegal, sekaligus masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan. 

“Seharusnya Pemprov, dalam hal ini bagian ESDM harus segera mengajukan regulasi ke Dewan terkait pengalihan perizinan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi. Meski disatu sisi untuk prosesnya masih harus melalui Kabupaten/Kota, karena mereka yang memiliki lahan dan RTRW. Sedang provinsi hanya mengeluarkan izin berdasar dari dokumen yang ada di Kabupaten/Kota. Walaupun begitu seharusnya sudah ada aturan yang menaunginya,” tandasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved