Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DR. H.M Noer Soetjipto, Menerima Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD Nganjuk

 
24 Januari 2018

DR. H.M Noer Soetjipto, Menerima Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD Nganjuk

Anggota Komisi B bidang Pertanian DPRD Provinsi Jawa Timur ini, menerima Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, Jum’at (26/1) di ruang Bamus gedung DPRD Jatim.

Maksud dan tujuan kunjungan kerja tersebut, pertama menyikapi pelaksanaan Badan Kehormatan (BK) terhadap proses PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD, lalu kedua  ingin berkonsultasi terhadap penyerapan  anggaran APBD yang sudah di gedok DPRD bersama Eksekutif.

Menurut Noer Soetjipto, salah satu Anggota Bamus DPRD Jatim ini, mengatakan karena banyaknya Anggota yang  melakukan tugas luar, “maka kami dapat tugas menerima mewakili  rombongan DPRD Nganjuk.” Ujarnya

Di ruangan tersebut  ada tiga Alat Kelengkapan Dewan, Bamus, BK, Banggar, dari Badan Anggaran kami ingin berkonsultasi terhadap pengawasan angaran baik di Provinsi dan Pusat, Tatib BK dan Proses PAW.

Sebagaimana diketahui dari laporan Kepala Bidang Prasarana wilayah Bappeda Jatim program APBD Provinsi tahun 2018,  khususnya mitra OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, ada anggaran alokasi untuk Dinas PU Sumber Daya Air sebesar 717 Milyar, PU Bina Marga 50 Miliyar, PU Cipta Karya 1,1 Miliyar, Dinas Perhubungan 20 Miliyar rupiah. “untuk DinasPperhubungan ada pembangunan sarana dan prasarana terminal anjuk ladang, yang sampai sekarang masih dalam tahap proses pengerjaan.”Kata Toni 

Lebih lanjut Noer Soetjipto menambahkan, kekuatan APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 30 Triliyun, sedangkan Pendapatan Daerah sebesar 90 triliyun  lebih, sehingga APBD mengalami devisit 1 triliyun lebih. Untuk anggran PU yang sudah dijelaskan itu berdasar regulasi UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, sebesar 20 % untuk infrastruktur lalu pembagiannya 30 % untuk wilayah 38 Kab/Kota seluruh Jawa Timur dari hasil penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Paparnya

Terpisah Pimpinan Rombongan BK DPRD Nganjuk, mengatakan “Badan Kehormatan Kab Nganjuk ingin berkonsultasi terkait regulasi Tatib dan kode etik BK dan proses PAW bagi Anggota DPRD.” Ujarnya

Di singgung soal masalah PAW Mahrus Hasyim Staf Sekretariat DPRD Jatim mengatakan,  ditempat kami acuannya pada undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, selain itu PP 16 tahun 2010 tentang  petunjuk penyusunan Tata Tertib DPRD yang namanya PAW disebabkan tiga hal, pertama karena Anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan, “kalau mengundurkan diri di DPRD Jatim ada 5 orang karena ikut pencalonan Pilkada.” Ujarnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved