Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Gubernur Akui Pembuatan Raperda Penambangan Golongan C Sangat Sulit

 
31 Januari 2018

Gubernur Akui Pembuatan Raperda Penambangan Golongan C Sangat Sulit

Desakan Bapperda (Badan Pembuat Perda) DPRD Jatim yang menganggap Pemprov Jatim lamban dalam membuat regulasi terkait izin penambangan golongan C, sejak 2014 memang diiyakan oleh Gubernur Jatim, Soekarwo. Mengingat sebelum diajukan regulasi ke Dewan, Pemprov. Jatim harus menyurvey tempat-tempat penambangan dimana didalamnya terdapat galian apa saja.

“Memang untuk menentukan di dalam penambangan tersebut terdapat galian apa saja dibutuhkan waktu yang lama. Kami sudah menerjunkan enam lulusan UGM untuk meneliti sejumlah tambang yang ada di Jatim. Yang intinya kandungan apa saja di dalamnya,’’tegas Pakde Karwo Selasa (30/1).

Artinya, kedepannya Pemprov. Jatim tidak hanya mengeluarkan izin saja. Akan tetapi sebelum dikeluarkan izin, maka Pemprov harus tahu isi kandungan yang ada di dalam tambang tersebut. Dengan begitu Pemprov Jatim mendapatkan manfaatnya.

Seperti diketahui Ketua Bapperda DPRD Jatim, Achmad Heri menyesalkan belum selesainya pembahasan Raperda terkait izin galian C. Padahal pelimpahan kewenangan ini sudah berlaku sejak 2014 dari Kab/Kota ke Provinsi. Tapi kenyataanya seharusnya Raperda tersebut selesai pada awal 2017, tapi kenyataannya molor hingga 2018.

“Jangan sampai terjadi kancil-kancil lagi akibat Perda yang mengatur izin galian C tidak segera kelaur. Mengingat tidak segera munculnya regulasi akan memicu galian liar yang ini berdampak terjadi pertikaian antara pemilik modal dengan rakyat yang hidup disekitar tambang,’tegas Politisi asal Partai Nasdem.

Sebenarnya, Komisi D DPRD Jatim sudah mendorong ke Pemprov Jatim untuk segera menyelesaikan Raperda tersebut. Tapia pa daya waktu itu beralasan belum ada UU atau PP yang mengatur soal tersebut. Akhirnya diulur-ulur hingga tahun 2018. Padahal dengan mundurnya jadwal penyelesaian Raperda soal izin galian C, maka yang dirugikan justru Pemprov Jatim hingga puluhan juta.

“Karenanya sebagai Ketua Bapperda akan terus mendorong agar Raperda tersebut segera selasai biar tidak ada korban seperti kancil. Dan kami berharap awal tahun 2018 sudah dapat disahkan,’’lanjutnya.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Surawi mengakui bahwa Komisi D DPRD Jatim selama ini belum tahu terkait draft Raperda perizinan galian C. Seharusnya dengan turunnya UU 23/2014, Pemprov segera menyiapkan regulasi yang menaunginya untuk mengantisipasi terjadi pertamabangan illegal sekaligus masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan.

“Seharusnya Pemprov Jatim dalam hal ini bagian ESDM harus segera mengajukan regulasi ke dewan terkait pengalihan perizinan dari Kab/Kota ke Provinsi. Meski disatu sisi untuk prosesnya masih harus melalui Kab/Kota karena mereka yang memiliki lahan dan RTRW. Sedang Provinsi hanya mengeluarkan izin berdasar dari dokumen yang ada di Kab/Kota. Walaupun begitu seharusnya sudah ada aturan yang menaunginya,’’jelas Politisi asal Partai Demokrat ini

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved