Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kedaulatan Pangan di Jatim Terancam Masuknya Jagung Impro 171 Ribu Ton

 
07 Februari 2018

Kedaulatan Pangan di Jatim Terancam Masuknya Jagung Impro 171 Ribu Ton

Belum selesai kasus terkait garam industri, kini Petani di Jawa Timur dihebohkan dengan berita masuknya jagung impor ke Indonesia. Tak tanggung-tanggung ada sekitar 171 ribu ton jagung impor yang masuk ke Indonesia termasuk di Jawa Timur.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Agus Maimun menegaskan kasihan Petani yang terus mendapatkan perlakuan tidak adil dari Pemerintah. Dimana untuk Jawa Timur sendiri untuk pemenuhan pangan termasuk jagung mengalami surplus. Tapi mengapa dipaksakan untuk impor. Itu sama dengan Pemerintah mematikan para Petani secara pelan-pelan.

"Jika Pemerintah berpihak pada rakyat, seharusnya kedaulatan pangan dinomor satukan. Bukan sebaliknya, mematikan masyarakat dengan impor pangan. Dan dengan kebijakan ini ada pihak-pihak tertentu yang justru menikmati impor tersebut. Misalnya satu kilo mereka mendapatkan keuntungan Rp. 200,-. Jadi berapa uang yang diterima dari 171 ribu ton tersebut,’’tegasnya, Selasa (6/2).

Karenanya, sejak awal Jatim tetap menolak impor pangan. Mulai soal garam hingga jagung. Mengingat Jatim selama ini menjadi lumbung pangan. Dan selama ini Jatim surplus sebagai wilayah penghasil garam atau jagung.

Sementara itu,  Ketua Komisi B DPRD Jatim Achmad Firdaus mengatakan 171 ribu ton akan masuk ke Indonesia termasuk di Jatim. “Kami dapat informasi ada 5 perusahaan sudah mengantongi API (Angka Pengenal Industri) yang akan mendatangkan import jagung ke Indonesia termasuk Jatim,”ungkapnya di Surabaya.

Dikatakan oleh Ach. Firdaus Febrianto, pihaknya heran atas keputusan pemerintah dalam mendatangkan jagung import tersebut. Pasalnya, pemerintah telah mengeluarkan aturan impor yang menabrak aturan yang dibuatnya sendiri. “ Untuk mendatangkan jagung impor ada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 57 tahun 2015 dimana disebutkan untuk melakukan impor bahan pakan perlu adanya rekomendasi dari Kementan dengan adanya PI (Perijinan Impor) yang dikeluarkan oleh Kemendag,”ungkap pria asal Lamongan ini.

Namun, untuk impor Jagung ini, sambung Firdaus, muncul aturan baru yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2018 yaitu Permendagri No 21 tahun 2018 yang pada intinya untuk impor jagung mengesampingkan rekomendasi dari Kementan. “ Jika ini benar terjadi dan nantinya masuk Jatim tentunya akan mengacaukan ketahana pangan di Jatim. Jatim saat ini untuk jagung sangat over supply,”terangnya.

Politisi asal Partai Gerindra ini lalu membeberkan data untuk kebutuhan jagung di Jatim antara lain di tahun 2017 stok jagungsekitar 24 juta ton dimana untuk kebutuhan indutstri ada 8 juta ton dan diluar industry ada 12 juta ton.

“Sisa antara 3,5 hingga 4 juta ton. Dengan jumlah tersebut tentunya stok jagung di Jawa Timur over supply dan jika ada jagung impor akan merusak jagung lokal. Kami minta Pemerintah menyadari itu,”pungkasnya. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved