Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sembilan Fraksi Sampaikan Pandangan Terhadap Raperda Tentang Penguatan Toleransi dan Keberagaman

 
22 Maret 2018

Sembilan Fraksi Sampaikan Pandangan Terhadap Raperda Tentang Penguatan Toleransi dan Keberagaman

Sembilan fraksi DPRD Jatim menyampaikan pandangannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penguatan Toleransi dan Keberagaman di Jawa Timur. Penyampaian raperda prakarsa dewan ini, disampaikan fraksi-fraksi dalam sidang paripurna.

Pimpinan Sidang Paripurna yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim Soenarjo menyampaikan, usulan raperda merupakan aspirasi dewan. Mengawali tahun program 2018, Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum mengusulkan pembahasan Raperda tentang Penguatan Toleransi dan Keberagaman di Jawa Timur. "Raperda ini merupakan regulasi untuk mengantisipasi timbulnya masalah intoleransi," terang Soenarjo.

Ia menyampaikan, usulan raperda melalui kajian yang menyeluruh. Mengingat permasalahan SARA (Suku, Agama, Resialis, dan Antar Golongan) bersifat sangat sensitif dan dapat menyentuh sisi kehidupan. Karena Negara Indonesia dalam mengisi sendi kehidupan berbangsa telah memiliki komitmen kebangsaan Bhineka Tunggal Eka, sebagai pilar demokrasi yang diharapkan mampu mengawal keberagaman.

Soenarjo menambahkan, Indonesia sangat hedrogen dibanding negara lain. Secara geografis Indonesia memiliki 17.504 pulau yang didalamnnya dihuni berbagai macam penduduk. "Mereka berasal dari suku, agama, dan etni, serta bahasa yang berbeda. Ini menunjukkan negara yang majemuk," kata dia.

Lanjut politisi Partai Golkar ini, Provinsi Jawa Timur mempunyai keberagaman dalam empat kelompok suku besar yang terdiri dari Jawa, Madura, Tengger, dan Osing. Keberagaman di Jatim ini, menjadikan semakin berwarna setelah mendapat interaksi dengan bangsa luar melalui sektor perdagangan dengan etnis Thionghoa, India, dan Arab. 

"Namun  mekanisme yang dibutuhkan dalam hidup berdampingan dalam keberagaman tidak hanya sebatas toleransi pada pengetahuan tentang diverifikasi budaya. Tetapi sebagai kebutuhan untuk legitimasi hak asasi manusia berbasis ras, religi dan kelompok budaya," tuturnya.

Data Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2016 terdapat 25 kasus intoleransi. Komnas HAM mencatat trend peningkatan kasus intoleransi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sementara itu lembaga mantau hak asasi manusia Setara Institute  mencatat terdapat 216 kasus serangan terhadap miniritas agama pada tahun 2010. Pada tahun 2011 terdapat 224 kasus, dan 246 kasus di tahun 2012. Wahid Ianyitute, pemantau hak asasi manusia juga mendokumentasikan 92 pelanggara  terhadap kebebasan agama dan 184 periatiwa intoleransi  beragama pada 2011, naik dari 64 pelanggaran dan 135 perustiwa intoleransi pada 2010. 

Oleh karena itu, kehadiran raperda ini diharapkan mampu mencegah dan menghentikan terjadinya eskalasi konflik-kekerasan serta memperkuat toleransi antar individu dan masyarakat

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved