Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Terus Matangkan Raperda Pembangunan Industri Jatim 2017-2037

 
01 Maret 2018

DPRD Jatim Terus Matangkan Raperda Pembangunan Industri Jatim 2017-2037

DPRD Jatim terus menggodok pembuatan Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jatim 2017-2037. Pembicaraan dengan Dinas Perdagangan pun dilakukan untuk pembahasan lebih lanjut dilakukan. "Kegiatan itu dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) pada 24 Januari 2018 lalu di ruang paripurna DPRD Jatim," ujar Ahmad Firdaus Fibrianto selaku Ketua Komisi B DPRD Jatim, Kamis (1/3). 

Menurut politisi asal Partai Gerindra, pelibatan para kepala daerah, Disperindag dan Bappeda kabupaten/kota itu sangat penting.Mengingat, banyak masukan dari pelaku usaha kendala utama pembangunan industri justru ada di daerah khususnya menyangkut perijinan."Perda RPIP Jatim ini nantinya bisa dijadikan acuan bagi kabupaten/kota dalahm membuat RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota) sehingga bisa bersinergi antara daerah, provinsi dan nasional," harap Firdaus

Di sisi lain, kata Firdaus jumlah kawasan industri di Jatim masih minim sehingga perlu diperluas supaya bisa meminimalisir disparitas wilayah di Jatim. "Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jatim itu mencapai 29 persen.Padahal, kawasan industri di Jatim baru ada 7 yaitu SIER (Surabaya), PIER (Pasuruan), Berbek (Sidoarjo), Ngoro (Mojokerto), KIG, Maspion dan JIIPE (Gresik)," jelasnya.

 Ia juga optimis jika kawasan industri bertambah maka PDRB Jatim akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Daerah yang sudah menyiapkan kawasan industri baru diantaranya di Malang dekat Sumber Manjing, Jombang, Lamongan, Tuban dan Bangkalan."Pembangunan kawasan industri baru juga harus tetap memperhatikan kearifan lokal khususnya menyangkut basic agro (pertanian) dan lingkungan hidup serta terpadu," ungkapnya. 

Pembangunan industri di Jatim, lanjut Firdaus juga diklasifikasikan menjadi tiga yaitu industri hulu, hilir dan penunjang. Oleh karena itu sangat penting adanya keterkaitan antara sektor pertanian dan industri. Mengingat, tujuan pembangunan industri juga untuk merevitalisasi sektor pertanian, sumber daya alam yang dimiliki Jatim melimpah, dan adanya perbedaan kebutuhan teknologi pada masing-masing kelompok industri tersebut. 

"RPIP Jatim 2017-2037 disusun untuk menghindari terjadinya industrialisasi yang berpotensi memperburuk pembangunan ekonomi di Jatim, jika tidak direncanakan secara terpadu dan holistik," jelas Firdaus.

Diakui Firdaus, pembangunan industri Jatim juga memiliki dampak negatif. Diantaranya, adanya industri yang terisolasi baik terkepung oleh pemukiman maupun persawahan.Tingginya resistensi sosial terhadap pembangunan ekonomi sebagai akibat industrialisasi yang tidak mempertimbangkan dinamika sosial yang ada."Pembangunan infrastruktur yang kurang optimal seperti penyediaan energi, jalan pergudangan dan pelabuhan serta bandar udara, dan pembangunan industri cenderung memperburuk kualitas lingkungan hidup," bebernya.

Dalam pembuatan RPIP Jatim, pihaknya juga memiliki SWOT (Strengh Weakness Opportunity Threat) dari potensi Jatim untuk percepatan pembangunan industri di Jatim. Diantaranya,  kawasan industri Jatim telah terintegrasi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sentra industri telah berkembang di beberapa daerah di Jatim.

Kemudian tingkat aksesibilitas kredit IKHM Jatim yang tinggi. Ketersediaan sumber daya lahan mampu mendukung industrialisasi.Perkembangan makroekonomi Jatim lebih baik daripada nasional, dan sektor industri telah menjadi prime mover pertumbuhan ekonomi dan ekspor Jatim.

"Sedangkan tantangan pertumbuhan industri di Jatim adalah perlu penguatan dan pendalaman struktur industri Jatim, pentingnya peningkatan daya saing untuk mewujudkan industri hijau dan perlu percepatan inklusivitas ekonomi Jatim," pungkas Firdaus Fibrianto.

Seperti diketahui, muculnya Raperda RPIP jelas Ketua Komisi B DPRD Jatim, Firdaus Febrian dengan berkembangnya industri ternyata berimbas pada pencemaran lingkungan dan kawasan hijau sehingga merugikan masyarakat atau ruang public. Untuk itu, kedepan dibuatlah sebuah kawasan industry yang di Jatim sudah berdiri tujuh tempat diantaranya SIER, PIER dan Ngoro.‘’Kedepannya kita berharap ada sebuah kawan industry yang terkoordinir dengan baik sehingga tidak merugikan ruang public serta lingkungan. Mengingat dalam sebuah industry harus juga berdiri IPAL (Industri Pengelolaan Limbah) serta sampah industry. Mengingat saat ini masyarakat banyak dirugikan akibat berdirinya industry ditengah lingkungan masyarakat,’’tandas politisi dari Partai Gerindra ini.

Dengan nantinya sudah tertata kawasan industry, maka akan semakin mudah bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan. Baik itu soal limbah atau sampah yang dibuang hingga perizinannya. Termasuk jika berdiri perusahaan asing, maka pemantauannya juga mudah.

Terpisah Ketua Badan Pembuat Perda (Bapperda) DPRD Jatim, Achmad Heri mengaku pihaknya belum menerima draft terkait Perda RPIP. Namun demikian pihaknya secara garis besar memahami alasan dibentuknya Raperda RPIP. Diantaranya untuk penataan zona kawasan industry bisa sentral dan terkoordinasi. Mengingat dari 38 kab/kota yang ada di Jatim sudah ada tujuh kawasan industry yang tersebar di kab/kota di Jatim. 

Tidak menutup kemungkinan setiap kab/kota akanmendirikan kawasan industry yang tersentral dan terorganisir. ‘’Perda RPIP memang sangat penting, karena seiring dengan perbaikan ekonomi di Jatim maka akan semakin banyak berdiri industry. Dan ini semuanya harus diatur lewat Perda sehingga tidak merugikan masyarakat dan merusak ruang public. Dengan terkoordinasi lewat kawasan, membuat pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan. Mulai soal perizinan hingga soal pembuangan limbah,’’jelas politikus asal Partai Nasdem ini.

Disisi lain dengan adanya RPIP ini akanmemberikan perlindungan bagi pelaku usaha. Dan mereka merasa enjoy dan aman dari gangguan yang diakibat adanya protes di masyarakat sehingga investasi para pengusaha lebih terjaga. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved