Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Tiga Raperda Penuhi Standar Good Norms Dan Good Process

 
26 Maret 2013

Suara Indrapura : Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (FD DPRD) Provinsi Jatim berharap  dalam membentuk tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini hendaknya harus melihat perspektif penormaan yang baik dan proses pengaturan yang baik. Artinya, pembentukan Raperda ini harus memenuhi standar berupa good norms dan good process pada setiap fase pembentukan peraturan perundang-undangan.

Demikian tanggapan Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Prov Jatim, Hj  Sri Subiati  SE, pada acara sidang paripurna angenda Tanggapan Fraksi Atas Pendapat Gubernur Terhadap Tiga Raperda Inisiatif DPRD, di Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya, Rabu (21/3).

Dia mengatakan, secara prinsipil gubernur telah memberikan apresiasi atas ketiga Raperda inisiatif DPRD Prov Jatim. Bahkan gubernur menyusport ketiga Raperda dengan memberikan koreksi yang konstruktif dengan menawarkan solusi perumusan yang tepat secara yuridis. “Kehadiran tiga Raperda ini semakin meneguhkan posisi jalannya pemerintahan yang tetap berwawasan lingkungan dengan pengajuan Raperda Taman Hutan Raya (Tahura), Raperda Disabelitas, Raperda Pembentukan Peraturan Daerah,” ujarnya.

Subiati menambahkan, ke depan Raperda yang diajukan ini memiliki validasi normative sekaligus empiris. Untuk itulah, fraksi Demokrat dalam memberikan tanggapan akan berpijak pada apa yang telah disampaikan gubernur. “Adapun mengenai berbagai kelemahan perumusan dalam Raperda Tahura, semua anggota fraksi Demokrat mempunyai kewajiban fungsional untuk melakukan pembenahan ini,” paparnya.

Sedangkan mengenai Raperda disabilitas, katanya, pihaknya memberikan apresiasi atas lahirnya Raperda semacam ini mengingat kehadirannya sebagai upaya untuk memberikan layanan kepada semua masyarakat Jatim tanpa diskriminasi. “Kehadiran Raperda disabilitas ini akan melengkapi banyaknya regulasi yang mengatur sektor publik yang secara spesifik juga mengatur bagaimana memberikan layanan kepada semua warga Negara tanpa diskriminasi,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk Raperda pembentukan Perda ini dimaksudkan mereformulasi semua materi muatan Perda No 2 Tahun 2011 agar selaras dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Semula, tahapan peraturan ini hanya meliputi langkah-langkah perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

Oleh karena itu, Raperda pembentukan Perda ini memberikan koreksi dengan merevisi substansi yang tidak tepat menurut UU No 12 Tahun 2011. Dengan kesadaran paradigmatic demikian tentu Raperda ini penting artinya memperhatikan koreksi yang diberikan gubernur agar kehadiran Raperda ini memang enforceable dan implementable (dilaksanakan dan diimplementasikan). (mukril)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved