Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi E Desak Perketat Masuknya TKA

 
16 April 2018

Komisi E Desak Perketat Masuknya TKA

Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan regulasi untuk memberi jaminan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar tidak kalah bersaing dengan tenaga Kerja Asing (TKA). Mengingat Presiden RI, Joko Widodo menerbitkan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing.

"Kementerian terkait harus mengatur lebih detail Permen Nakertrans untuk memberikan jaminan terhadap tenaga kerja kita agar tidak kalah bersaing. Meskipun sudah ke pos-pos yang mereka batasi itu, " ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im.

Menurut Suli, pos-pos yang batasi itu terkesan subjektivitas, tidak berdasarkan regulasi yang ada. Kewenangan penuh itu bukan pada daerah, tetapi atas kewenangan pusat yang justru terbuka bagi mereka untuk memperkerjakan Tenaga Kerja Asing.

"Peraturan menteri yang mengatur secara detail ini nanti yang harus memperhitungkan Bagaimana melindungi tenaga kerja kita atas realitas. Kita ini masih mengekspor TKI kita ke luar negeri. Sementara di sisi lain kita ini mendatangkan Tenaga Kerja Asing ke Negara kita," katanya.

Politisi asal PAN ini menerangkan, dengan pembatasan pembatasan yang sangat mudah ini perlu dicermati. Seharusnya pemerintah mengurangi TKI kerja ke luar negeri. Maka pemerintah harus memberi pekerjaan daripada keran masuknya TKA dibuka lebar.

Mantan Anggota Komisi C DPRD Jatim itu menegaskan, semestinya Pemerintah mengacu pada hasil kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dilaksanakan pada tahun 2001 dimana ada 8 item yang menjadi dasar untuk memperkerjakan tenaga asing.

"Meskipun perusahaan  itu ada RPTKA, tapi RPTKA ini kan juga pemberi tenaga kerja asing. Sama halnya ketika ada perusahaan asing masuk ke sini berarti secara otomatis mereka bisa dipekerjakan. Karena mereka pemberi TKA itu ada di Perusahaan Asing," terangnya. 

Masuknya TKA akan menjadi problem yang besar di negeri di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Mengingat angka tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi.

"Tingkat pengangguran terbuka tertinggi itu kan dampak. Bisa kita lihat ketika jumlah kriminalitas itu masih tinggi. Orang hidup di perkotaan menjadi pelaku kejahatan  karena mereka sudah tidak lagi bisa mampu mencari mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," ungkapnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved