Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Pertanyakan Tiga Sektor Dalam LKPJ Gubernur 2017

 
13 April 2018

DPRD Jatim Pertanyakan Tiga Sektor Dalam LKPJ Gubernur 2017

DPRD Jawa Timur mempertanyakan tiga sektor yang menjadi perhatian masyarakat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) oleh Gubernur Jatim Soekarwo tahun 2017. Tiga sektor itu yakni menurunnya lahan pertanian, pertambangan, dan ketenaga kerjaan.

Anggota DPRD Jatim, Bejamin Kristianto mengatakan saat ini lahan pertanian di Jatim berkurangnya karena dalam catatannya menurun setiap tahunnya sebesar 1.100 hektar. Bahkan data dari BPS,  dalam empat tahun terakhir lahan pertanian menyusut 4.400 hektar.

“Akibatnya target tanam yang dicanangkan Pemerintah Pusat 2,9 juta hektar pada 2017, hanya mampu dicapai 2,4 juta hektar,” ujar dr. Bejamin Jumat (13/4/2018).

Menurut Politisi asal Partai Gerindra itu, ketidak mampuan memenuhi target inidikarenakan terus menyusutnya lahan pertanian. Dengan begitu, mempengaruhi juga pada produksi gabah kering giling. Kenaikan dari 2016 ke 2017 masih terbilang sedikit jika dibanding 2015 ke 2016. Dimana pada tahun lalu hanya mencatat kenaikan 200 ribu ton, dibanding 350 ribu ton pada tahun sebelumnya.

Sektor lain lagi yang juga mendapat sorotan  adalah masalah pertambangan. Mengingat hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pemprov dalam hal ini. Masukan pansus pertambangan juga dinilai tidak diseriusi. Padahal kondisi pertambangan di Jatim menunjukkan trend positif. Pada triwulan III 2017 misalnya, tercatat pertumbuhan sebesar 8,43 persen.

“Seharusnya itu diimbangi dengan tata kelola dan aturan yang baik,” jelasnya.

Dibidang ketenagakerjaan,  menyoroti kualitas tenaga kerja Jatim didominasi 70 persen lulusan SD dan SMP. Tentunya ini membutuhkan ketrampilan yang perlu segera ditanggapi serius oleh Pemprov Jatim. 

Catatan penting terhadap target bebas pasung 2017 harus diperhatikan karena tahun 2019 baru terealisasikan program tersebut. 

Kemudian yang tak kalah penting adalah terdapat 517 anak yang terkena kasus hukum. Kasus pencabulan masih mendominasi sebanyak 111 kasus. "Kami kira perlu membentik komite perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum,” pungkasnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved