Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Bapperda Akui Aturan Soal Pengambilan Air Tanah Masih Rancu

 
16 April 2018

Bapperda Akui Aturan Soal Pengambilan Air Tanah Masih Rancu

Sejak diterapkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, beberapa sektor yang kewenangan beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemprov. Jatim. Salah satunya adalah tentang pengambilan air tanah. 

Namun hingga sekarang penjelasan dan turunan aturan mengenai dua persoalan tersebut belum juga terwujud dalam peraturan daerah. Padahal untuk bisa menjalankannya diperlukan untuk pelaksanaan juknis di lapangan.

Sebenarnya Pemprov. Jatim sudah memiliki Perda soal Pengelolaan Air Tanah yang tertuang dalam Perda Provinsi Jatim nomor 12 tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah. Namun aturan tersebut dibatalkan setelah dikonsultasikan ke Kementrian Dalam Negeri.

Akhirnya Bapperda DPRD Jatim pun mengusulkan untuk dilakukan pecabutan mengenai Perda tersebut. Karena dianggap tidak sesuai dengan undang-undang diatasnya, yakni UUD 1945. Maka Konstitusi ketika itu Undang-undang nomor 7 tahun 2004 mengena i sumber daya air, yang lantas diturunkan dalam Perda disebutkan tidak sesuai dengan UUD 1945.

Itulah yang lantas menjadi dasar dibatalkannya perda nomor 12 tahun 2011. Namun demikian, sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014 izin pegelolaan air tanah ini lantas diserahkan kepada Pemprov.

Melihat hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Jatim Ahmad Heri akan mengambil langkah kordinasi dengan dinas terkait mengenai izin tersebut. “Kami segera mengundang dinas-dinas terkait untuk berkordinasi mengenai hal ini,” ujar Heri, Minggu (15/4).

Diakui oleh pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bapperda DPRD Jatim tersebut, pengambilan air tanah ini memang cukup rumit. Dirinya tidak menampik bahwa memang harus ada pengaturan menganai hal itu. Guna menghindari supaya tidak ada penguasaan atas satu perusahaan saja. Serta control terhadap lingkungan.

“Maka dari itu, kami akan segeranya membicarakan dengan pihak terkait, semisal dinas PU pengairan, Dinas ESDM untuk membicarakan soal sumber daya air ini,” bebernya.

Terlepas dari itu, pengambilan air tanah bisa menyebabkan subsiden. Jika itu dilakukan dengan tidak teratur. Maka dari itu, perlu ada pengaturan. Setelah peralihan kewenangan ke pemprov dibutuhkan aturan tentang hal tersebut.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved