Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pemprov Ingin Bentuk BUMD Bidang Farmasi

 
17 April 2018

Pemprov Ingin Bentuk BUMD Bidang Farmasi

Gubernur Jatim Soekarwo mengusulkan kepada DPRD Jatim untuk membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) bidang farmasi. Eksekutif melihat ada potensi sekitar Rp 100 milliar yang bisa dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Jadi itu perantara dari pabrik ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) terus dijual ke Rumah Sakit. PBF punya untung, jelas itu untungnya. Sekarang tidak usah beli ke PBF, milik kita sendiri. Kan berarti keuntungan dari PBF milik kita bisa jadi PAD," ujar Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut seusai sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Selasa (17/4/2018).

Dari hitungannya, ada selisih Rp 100 milliar yang bisa masuk ke PAD seandainya memiliki sendiri BUMD yang bergerak di bidang farmasi ini. Bahkan Pakde Karwo menyebutkan angka Rp 120 milliar potensi penghasilan setiap tahunnya. "Tadinya itu di Rumah Sakit dr Soetomo bisa selisih Rp 50 milliar, itu PAD. Kalau seluruh Rumah Sakit Rp 100 illiar. Besar itu pendapatannya," jelasnya.

Selain itu, menurut mantan Sekdaprov Jatim ini, keuntungan lain jika memiliki BUMD bidang farmasi dapat mempercepat distribusinya. Sebab, dengan begitu ada rantai jalur distribusi yang terpotong. Sehingga diharapkan barang-barang dapat segera disediakan ketika diperlukan. "Cepat tidak terlambat obatnya. Pasien cepet tertangani juga," ungkapnya.

Pakde Karwo berharap pembentukan BUMD baru ini bisa segera terwujud. Pemprov pun telah menyampaikan rencana tersebut kepada Mendagri pada 22 Maret silam. Hanya saja, belum mendapat balasan. Kendati demikian, sesuai dengan pasal 10 ayat (4) disebutkan bahwa hasil penilaian Menteri disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota paling lambat 15 hari kerja sejak usulan diterima.

"Maka pembahasan Raperda (tentang pembentukan Raperda ini tidak perlu menunggu jawaban atas usulan dimaksud," dalih Gubernur Jatim Soekarwo.

Terlepas dari itu menurut kajian yang telah dilakukan dan sesuai UU BUMD adalah perseroan terbatas (PT). Jika begitu, maka penguasaan saham bisa seluruhnya atau paling sedikit 51 persen. Dengan nama PT Jatim Farma Utama. Namun, itu bisa berubah sesuai dengan keputusan bersama dengan DPRD Jatim.

"Harapannya ya disetujui untuk perusahaan seperti PBF. Namanya apa nanti itu disampaikan," harap Pakde Karwo.

Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar mengaku sangat mendukung pembentukan BUMD baru bidang farmasi. Mengingat Pemprov Jatim memiliki lima Rumah Sakit besar yang kebutuhan obat-obatannya bisa disuplay oleh BUMD baru itu nantinya.

"Peluang bisnisnya jelas menguntungkan jadi pasti DPRD Jatim akan mendukung. Setelah nota penjelasan Gubernur Jatim ini baru selanjutnya akan dibahas oleh Komisi C bersama mitra OPD terkait," pungkas Abdul Halim Iskandar.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved