Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus DPRD Sumsel Berguru ke DPRD Jatim

 
17 April 2018

Pansus DPRD Sumsel Berguru ke DPRD Jatim

Pimpinan dan Anggota DPRD Sumatera Selatan melangsungkan kunjungan kerja ke DPRD Jatim dalam rangka konsultasi terkait pembentukan Pansus DPRD.

Rombongan Pansus DPRD Sumsel tersebut diterima langsung oleh salah satu Anggota Dewan DPRD Jatim, selasa (17/4) di ruang Badan Musyawarah DPRD jatim.

Umumnya DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki 100 orang anggota DPRD dan terdiri dari 9 fraksi, terkait dengan Pansus DPRD di Jawa Timur, tidak diserahkan di Komisi namun, dibentuk Pansus dan anggotanya terdiri dari perwakilan fraksi.

Provinsi Jawa Timur sendiri sedang dibentuk Pansus LKPJ Gubernur, “semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seluruh Jawa Timur, kita undang karena Pansus berwenang mengundang seluruh OPD, sehingga pembahasannya juga melibatkan OPD tersebut, kebetulan hari ini juga ada rapat paripurna dan setelah itu ada rapat dengan Timgar OPD untuk membawas LKPJ.” Kata Habib Mahdi Anggota DPRD Jatim

Berkaitan dengan tugas Komisi di DPRD Jatim, diberi tugas bisa melakukan kunjungan ke luar negeri setahunya sebanyak dua kali, “ sesama DPRD kita bisa saling belajar, dimana yang terbaik kita bisa tiru.” Lanjutnya

Pansus yang ada di Jawa Timur, beranggotakan 31 orang, dari perwakilan 9 fraksi masing-masing, sedikit berbeda dengan teman-teman Pansus di DPRD Sumsel, Pansus DPRD Jatim ini bersifat Pansus tahunan LKPJ akhir tahun 2017, berbeda lagi dengan Pansus masa jabatan yang dinamai, “Pansus Akhir Masa Jabatan Gubernur Jatim, karena Gubernur Jatim sudah dua periode dan tidak bisa mencalonkan lagi, maka wajib ada laporan akhir masa jabatan 6 bulan sebelum ada pelantikan Gubernur baru di tahun 2019.”  Kata Alyadi, S.IP Anggota DPRD Jatim

Anggota Pansus DPRD Sumatera Selatan, Cicik menambahkan, kondisi di Jawa Timur jauh berbeda dengan di Sumatera Selatan, bisa melakukan kunjungan ke luar negeri. “Kita selama ini merasa ditakut-takuti oleh pihak eksekutif ketika ingin melakukan kunjungan ke luar negeri.” Ujarnya

Sementara itu, Alyadi menambahkan,  memang betul dua tahun minimal dua kali kunjungan ke LN, namun bisa juga lima kali setahun, “kadang kita diajak Gubernur jatim, awal prosesnya kita buat usulan surat izin ke pak Gubernur, lalu Gubernur membuat surat ke kementerian dalam negeri, ke kementerian luar negeri, kementerian sekretaris negara, yang izinkan orang jakarta, apa yang harus ditakuti.” Ujarnya

Dia menegaskan, “kalau tidak dapat izin dari kementerian dalam negeri ya tidak berangkatlah kita.”  Ujarnya 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved