Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Minta Kab/Kota Segera Laporkan Perubahan RTRW Ke Pemprov.

 
24 Mei 2018

DPRD Jatim Minta Kab/Kota Segera Laporkan Perubahan RTRW Ke Pemprov.

DPRD Jatim, Sahat Tua P. Imanjuntak  mengingatkan agar perubahan RTRW yang dilakukan Kabupaten/Kota seluruhnya dilaporkan kepada Pemprov. Hal ini guna memudahkan dalam melakukan sinkronisasi.  Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simanjutak di DPRD Jatim, Kamis (24/5)

Dia pun mencontohkan seperti di Surabaya misalkan. Menurutnya ada perubahan peruntukkan RTRW yang tidak dilaporkan oleh Pemkot. "Seperti di Jalan Manyar Kertoharjo yang kini banyak berdiri pusat bisnis, apartemen sebelumnya adalah kawasan perumahan, lah pemerintahan kota harus segera membuat perubahan perda tata ruang kota," ujar Sahat.

Disebutkan politisi Partai Golkar ini, oleh karena itu Pemkot seharunya konsultasi ke Pemprov. Sebab, setiap perubahan detail tata ruang itu harus dikonsultasikan pada pemerintah satu tingkat diatasnya. Aturan tersebut terdapat dalam Perda dan Undang-undang tata ruang. "Harus di laporkan," ungkapnya Sahat yang juga Mantan Ketua Pansus RPJMD DPRD Jatim.

Senada Anggota DPRD Jatim lainnya, Agus Maimun menegaskan meski tidak ada sanksi pidana, memang seharusnya kepala daerah tunduk dan patuh pada Perda RTRW. Mengingat keberadaan RTRW pemerintahan dibawahnya harus sinkron dengan yang diatas dengan alasan menjaga lingkungan.

"Menjaga keseimbangan lingkungan itu penting. Karena antara RTRW milik kab/kota harus berkaitan. Jika tidak maka dipastikan lingkungan akan rusak dan merugikan masyarakat," kata Agus. 

Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Sekdaprov Jatim Anom Surahno mengatakan, perubahan RTRW kabupaten/kota pada dasarnya bisa berubah. Asalkan persetujannya sesuai dengan rencana nasional. Bagi yang sudah ditetapkan, maka harus ada persetujuan menteri agraria dan tata ruang. Baru bisa dilakukan perubahan.

"Ada memang yang tidak dilaporkan. Artinya begini, misalnya untuk zonasi pasti dilaporkan. Tapi untuk spesifikasi langsung ke pusat. Kita biasa hanya meneruskan ke pemerintah pusat dari hasil yang telah ditetapkan kalau ada perubahan," kata Anom.

Dia menjelaskan, untuk zonasi pada detail tata ruang kabupaten/kota tidak bisa diubah. Biasanya setelah pengajuan perubahan, Anom melakukan pengecekan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ada planologi zonasi milik pemprov yang yang akan disesuaikan dengan punya kabupaten/kota. "Kalau itu bukan zona ekonomi, tidak mungkin bisa berubah," tandasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved