Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Esensi Raperda PPNS Diperkuat

 
24 April 2013

Suara Indrapura : Seiring berlakunya UU 32/2004 tentang Pemerintah Dawrag, maka peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemprov Jatim akan semakin besar. Setidaknya dibuktikan dengan penyerahan berbagai kewenangan dibidang pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun pemerintah kota.

Oleh karenanya, agar Pemprov Jatim dimungkinkan terlaksana penyelnggara pemerintahan dan pembangunan yang berdaya dan berhasil guna, maka perlu dilakukan upaya penegakan hukum yang berkualitas khususnya terhadap aparatur pemerintahan daerah. “PPNS merupakan sebagai salah satu pelaksana penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah,” terang Badrut Tamam anggota Fraksi PKB DPRD Jatim.

Badrut juga menyampaikan, sudah saatnya keberadaan PPNS mendapat perhatian serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Termasuk dalam hal ini, melahirkan payung hukum atau regulasi yang mengatur,” kata Badrut.

Lanjut Badrut, keberadaan PPNS berperan meningkatkan kemandirian dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas penegakan kebijakan pemerintah daerah khususnya peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya.

“Untuk meningkatkan kemampuan PPNS secara optimal, maka diperlukan mendorong kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan  dan operasional sarana serta prasarana yang memadai. Oleh karenannya diperlukan kesunguhan dan totalitas aparatus pelaksana kebijakan daerah, sehingga PPNS mampu menjalankan fungsinya secara profesional,” tegas dia.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Fraksi Partai Hanura Wulansari Perbawanti menyampaikan keberadaan raperda tersebut juga memberikan peran dan legilitasi terhadap satpol PP untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Perda. Namun perlu sejumlah pertimbangan, diantaranya perda satpol PP yang sudah diterapkan, ternyata tidak cukup kuat bagi lembaga penegak perda ini, melakukan tugasnya. “Dengan Raperda yang digagas, supaya lebih fokus maka fungsi penyidikan Satpol PP diatur tersendiri dengan Perda Satpol PPP yang sudah ada,” tegas dia.

Lanjut Wulansari, momentum ini, menjadi penting untuk melihat kembali efektifitas Perda sehingga tidak ada kesan di masyarakat, bahwa Pemprov dan DPRD Jatim hanya mampu membuat regulasi peraturan, namun tidak mampu diterapkan. “Jangan sampai muncul kesan dimasyarakat, bahwa kita (DPRD dan Pemprov) hanya pandai membuat aturan-aturan yang indah, namun tidak “diindahkan’ dalam pelaksanaan,” tandas Wulansari serius.

Di kesempatan yang sama, Ibrahim Adib dari Fraksi P2R menandaskan dengan diusulkannya Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemprov Jatim, maka ketentuan PPNS yang diatur dalam Perda No 4/2986 tidak berlaku lagi. “Dan akan dilakukan pencabutan pada saat ditetapkannya Raperda tentang PPNS disahkan menjadi Perda,” terang Adib.
Untuk itu, fraksi bergambar ka’bah ini, mendorong agar kualitas isi raperda lebih detail mengani PPNS di Provinsi Jatim, dibanding dengan Perda No 4/1986. Dengan begitu FP2R  mendorong agar raperda yang digagas menjadi kebutuhan lebih baik bagi kebutuhan penegakan hukum diwilayah Provinsi Jawa Timur. (fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved