Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

UNAS Amburadul, Komisi E Panggil Diknas Jatim

 
25 April 2013

Suara Indrapura : Amburadulnya Ujian Nasional (UN) untuk SLTA dan SMP di Jawa Timur membuat Komisi E DPRD Jatim berang. Mengawal kepentingan ujian nasional tidak merugikan siswa, komisi yang membidangi kesra dan pendidikan ini, berencana memanggil Dinas Pendidikan Pemprop Jatim dalam waktu dekat. Penegasan ini, disampaikan mantan Ketua Komisi E Ahmad Iskandar yang kini duduk sebagai Ketua

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Jatim. “Sistem ujian nasional yang dilakukan amburadul. Karena terlalu banyak farian atau jenis soal yang dikerjakan siswa. Ini tidak di efektif,” terang Ahmad Iskandar, Selasa (23/4) siang.

Amburadulnya pelaksanaan Ujian Nasional dibeberapa wilayah di Jawa Timur mendesak agar dilakukan audit terhadap seluruh pelaksanaan UN. Bahkan tidak menutup kemungkinan agar UN diseluruh tingkatan untuk dibubarkan.

Anggota Komisi E DPRD Jatim yang lain, Achmad Iskandar berharap ada perubahan sistem dalam pelaksanaan UN. Diantaranya terkait percetakan soal seharusnya tidak terpusat di Jakarta, tapi kabupaten/kota harus dilibatkan. Dengan begitu keterlambatan soal dapat diantisipasi.

‘’Sudah saatnya sistim yang ada di rubah. Seluruh kabupaten/kota dilibatkan dan diberi keleluasaan untuk percetakannya, tentunya tetap dalam pengawasan dari pihak kepolisian. Denganbegitu adanya keterlambatan soal yang membuat UN berjalan amburadul dapat segera diantisipasi,’’lanjut politisi demokrat.

Terpisah anggota Komisi E DPRD Jatim, Kuswiyanto mengaku jika pelaksanaan UN saat ini terjelek sepanjang masa. Keinginan pusat yang merubah sistem UN dengan membuat 20 soal ternyata menghasilkan pelaksanaan amburadul. Karenanya, pihaknya berharap ada audit mulai proses tender, pengerjaan soal hingga distribusi. Jika ditemukan penyelewengan, maka hal itu wajib diproses hukum.

‘’Kita tahu selama ini UN dianggap makhluk yang sangat luar biasa. Namun disatu sisi ternyata pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi setiap kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan UN. Yang ada justru pusat membuat sistim yang ternyata menjadikan UN berlangsung amburadul,’’tegas politisi asal PAN Jatim ini yang berencana memanggi.

Sementara itu pengamat pendidikan, Sahudi menolak UN dibubarkan. Sebaliknya, pihaknya mendesak kepada pusat untuk merubah sistem yang ada. Banyaknya varian soal hingga sampai 20 tentu membutuhkan tenaga ekstra. Sedang disatu sisi tenaga yang ada sangat pas-pasan. Akibatnya yang terjadi pelaksanaan UN tak serentak alias amburadul.

‘’Saya kira pelaksanaan UN selama ini cukup bagus. UN berjalan amburadul ketika varian soal mencapai 20. Untuk itu, kami minta sistem yang ada dirubah dan dikembalikan lagi  seperti semula yaitu hanya menyediakan satu varian soal saja. Dengan begitu ketidakjujuran sekolah, siswa dan orangtua dapat diantisipasi. Pasalnya, dengan kebijakan seperti yang terjadi sekarang ini membuat seluruh pihak merasa ketakutan sehingga segala cara dihalalkan,’’tegas mantanKadispendik Kota Surabaya ini. (fajar)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved