Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kritikan Fraksi Pada LPJ APBD 2017

 
25 Juni 2018

Kritikan Fraksi Pada LPJ APBD 2017

DPRD Jatim mengkritisi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 Gubernur Jatim. Terutama mengenai realisasi pendapatan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Juru bicara Fraksi PKB Ma'mulah misalnya. Dirinya menyayangkan pendapatan asli daerah (PAD) yang menurun realisasi target dibanding 2016. Dimana pada saat itu realisasi bisa mencapai 104,32 persen. Sedangkan di 2017 hanya 101,76 persen. "Awalnya, PAD dipatok di angka Rp 29,348 trilliun. Namun realisasinya Rp 29,846 trilliun. Sekalipun secara presentase sudah melebihi target, akan tetapi capaiannya tidak sebesar 2016," ujar Ma'mulah, Senin (25/6).

Maka dari itu, politisi asal Pasuruan tersebut meminta penjelasan detail terhadap program mana saja yang berpengaruh kepada PAD. Sehingga pihaknya lebih mengerti dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penguatan program yang positif.

"Sebab kami yakin bahwa potensi pendapatan daerah Jatim jauh lebih besar dibanding target. Persoalannya sekarang bagaimana strategi Pemprov. Jatim dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah tersebut," bebernya. 

Selanjutnya, lanjut Ma'mulah, ada penurunan pada realisasi belanja daerah 2016 mencapai 96,93 persen. Tapi realisasinya 2017 sebesar 93,34 persen. "Yakni dari total belanja yang dianggarkan Rp 30,937 trilliun, hanya dapat direalisasi Rp 28,878 trilliun," bebernya. 

Secara rinciannya, masih menurut Ma'mulah, realisasi belanja modal realisasi pada tahun lalu hanya terserap 91,28 persen. Berbanding 2016 bisa terserap 94 persen. 

Fraksi PKB pun melihat di lapangan banyak program dan kegiatan yang direalisasikan triwulan ketiga. Namun pada triwulan pertama dan kedua, realisasi anggarannya masih sangat minim. "Padahal hal tersebut, salah satunya dapat berakibat pada buruknya kualitas pekerja atau pelaksanaan program, dan akan merugikan kelompok sasaran," urainya. 

Kemudian, sorotan Fraksi PKB juga pada Sisa Lebih Pembiayaan nggaran (SILPA) sebesar Rp 2,764 triliun. Terkait dengan itu, meskipun pernah dijelaskan oleh Tim Anggaran Aksekutif, namun pihaknya minta dijelaskan lebih detail dari pihak Eksekutif. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru bicara Fraksi PPP Achmad Sillahuddin. Dia mengatakan, melebihi realisasi PAD tahun ini layak dijadikan pertimbangan pada kenaikan target pendapatan pada tahun depan. Untuk itu pihaknya berharap ada penjelasan dari eksekutif, mengingat bulan depan sudah mulai pembahasan penganggaran.

Begitu juga dengan laporan realisasi anggaran atas transfer dana perimbangan 2017 sebesar Rp 12,494 trilliun atau 92,62 persen dari target sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi bisa mencapai 97,86 persen. "Mohon penjelasan," ungkapnya.

Silahuddin meminta penjelasan dan perhatian, atas laporan keuangan piutang daerah. Dimana nilai piutang pendapatan 2017 mencapai Rp 1,596 trilliun. Jumlah tersebut sangat besar, bisa untuk membiayai satu kabupaten. Oleh karenanya, Fraksi PPP berharap ada langkah-langkah konkrit dan lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga piutang tersebut segera dapat diselesaikan dan direalisasikan. 

Sorotan disampaikan Juru bicara Fraksi PAN Silahuddin. Dia meminta penjelasan secara menyeluruh untuk semua jenis retribusi yang gagal memenuhi target. "Disertai penjelasan masalah kegagalan pemenuhan target," kata Silahuddin.

Tidak hanya mengenai sektor PAD saja, Silahuddin berharap ada penjelasan rinci mengenai pendapatan dari BLUD yang tidak sesuai dengan harapan. Dirinya menegaskan ingin diberikan pemetaan mengenai kondisi BLUD dan kesulitannya dalam pemenuhan pendapatan.

"Terakhir bahwa Fraksi PAN perlu einta penjelasan mengenai realisasi dari pendapatan transfer yang masih dibawah target. Apakah alasan dan faktor yang menyebabkan penurunan pendapatan transfer. Dan apa upaya dan pendekatan pemprov Jatim untuk menuntut hak keuangan daerah," bebernya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved