Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pakde Karwo Lantik Jumadi Sebagai Pj. Sekdaprov Jatim Dewan Minta Langsung Bekerja

 
23 Juli 2018

Pakde Karwo Lantik Jumadi Sebagai Pj. Sekdaprov Jatim Dewan Minta Langsung Bekerja

​Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim Jumadi sebagai Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim, Pakde Karwo mengatakan pelantikan ini mendesak dikarenakan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan salah satunya PAPBD Jatim 2018.

Pelantikan Pj Sekdaprov Jatim Jumadi didasarkan SK Gubernur Jatim nomor 821.2/1066/204/2018  di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Gubernur Soekarwo mengatakan pelantikan Pj. Sekdaprov Jatim ini sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait pengisian kekosongan jabatan, Apalagi saat ini merupakan masa-masa yang mendesak dalam pelaksanaan anggaran, ditambah Gubernur tidak bisa merangkap jabatan sebagai Tim Anggaran.

“Sekdaprov sementara Pj bukan Plt, karena Pj seperti sekda definitif sehingga bisa mengambil keputusan terutama terkait anggaran, apalagi saat ini merupakan waktu mendesak untuk melakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dan sudah dalam posisi penyampaian anggaran murni kepada DPRD Jatim, tinggal mengisi KUA-PPAS, Dalam KUA-PPAS nantinya sudah harus mencantumkan subyek dan obyeknya dengan jumlah dan besaran program tersebut, Apalagi di Jatim sudah dilaksanakan e-new budgeting,” ungkap Politisi yang akrab dipanggil pakde karwo ini.

Pakde karwo mengatakan jabatan Pj ini hanya sekitar 3 minggu, karena pada 12 Agustus Sekdaprov jatim definitif sudah harus dilantik.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengatakan setelah dilantik dirinya langsung mempersiapkan KUA-PPAS PAPBD jatim 2018 yang sudah disepakati dengan banmus DPRD jatim, apalagi Draft PAPBD sudah hampir final tinggal pembahasan dengan Gubernur untuk disepakati, sekaligus mempersiapkan kerangka RAPBD 2019, saat ini sudah rapat untuk potensi pendapatan tinggal menunggu kontruksi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

“Draft di tingkat tim anggaran Pemerintah Daerah sudah hampir final untuk dikonsultasikan dengan gubernur, kalau sudah disetujui dilanjutkan pembahasan tim anggaran dengan badan anggaran DPRD Jatim,” ujar politisi dari fraksi PKB ini.

Miftahul Ulum mengatakan untuk RAPBD 2019 jika Pemerintah Pusat belum memberikan asumsi transfer dana perimbangan, maka yang menjadi acuan mengunakan asumsi dana perimbangan 2018, itu yang menjadi pedoman untuk kerangka umum RAPBD 2019 selanjutnya dilanjutkan oleh Sekdaprov jatim definitif

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved