Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Sahkan Raperda Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Menjadi Perda

 
16 Juli 2018

DPRD Jatim Sahkan Raperda Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Menjadi Perda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim resmi mengesahkan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor. 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jatim menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Gubernur Jatim, Soekarwo di Rapat Paripurna di DPRD Jatim, Senin (16/7) mengatakan terima kasih atas pembahasan yang dilakukan oleh DPRD Jatim. Dimana perda ini dibuat atas perintah surat Menteri Dalam Negeri, bahwa perubahan nomenklatur ini dimaksud untuk penguatan terhadap tugas, dan fungsi pengembangan sumber daya manusia (SDM). Adanya Perda ini bukan untuk membentuk organisasi baru.

"Perda ini mengatur mengenai nomenklatur, perangkat daerah berupa badan pendidikan dan pelatihan (Bandiklat) menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM),"ujarnya.

Dengan adanya perubahan ini, pihaknya berharap BPSDM ini mempunyai potensi yang cukup signifikan untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang mampu melakukan pengembangan kompotensi, dan assesment kompotensi. 

"Keberadaan BPSDM ini  tidak hanya pelatihan bagi ASN dilingkungan pemerintah, tapi juga mencakup pada ASN di seluruh kabupaten/kota di Jatim. Dan juga assement bagi pejabat pemerintahan diluar Jatim,"ujarnya.


Sementara itu Juru bicara Fraksi PKS Jatim, Drh. Suhartono mengatakan fraksi PKS dapat menyetujui dan menerima raperda tersebut menjadi perda. namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.

Pertama yaitu adanya Perda ini, merupakan salah satu ikhtiar untuk menata ulang kelembagaan di OPD di Jatim yaitu dari Bandiklat ke BPSDM agar birokrasi pemerintah berjalan secara efektif dan efesien. 

"Adanya Perda ini diharapkan, bisa melahirkan postur kelembagaan birokrasi yang ideal dan profesional. Begitu juga dengan perubahan nama OPD ini harus diikuti juga dengan perubahan budaya birokrasi yang lebih responsif, dan melayani,"tegasnya.

Juru bicara Nasdem - Hanura, Gatot Sutantra mengatakan Fraksi Nasdem - Hanura dapat menyetujui perda tersebut. Pihak Fraksi juga dengan adanya perda tersebut dari bandiklat ke BPSDM juga diiringi kesiapan SDM di BPSDM. "Kami harap BPSDM dapat melakukan langkah sistematis. Baik mulai dari pembentukan tim penyusun dokumen PPK BLUD hingga penerapan status PPK - BLUD yang sudah ditetapkan oleh keputusan Gubernur Jatim,"ujarnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved